PAPUA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan yang terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa dengan total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu kasus.
Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari.
Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan manfaat Program dan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan Kepada Keluarga Pekerja di Kendari dengan total sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja.
BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Jumlah tenaga kerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran 28%.
"Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan.
Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.
"Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak jaminan sosial berupa santunan program JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak," terang Anggoro.
Sementara itu Kepala BJAMSOSTEK Cabang Papua Jayapura I Ketut Arja Leksana pihaknnya mengajak kepada seluruh pekerja formal dan informal serta pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan tenang yang berujung pada seluruh pekerja di Indonesia," ungkapnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi