SUMENEP- Setelah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, diketahui persoalan terkait kondisi infrastruktur menjadi fokus utama yang disampaikan oleh para fraksi partai politik (Parpol).
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh Syukri, saat dikonfirmasi oleh sejumlah media di ruang kerjanya, Jumat (12/5/2023).
"Mayoritas laporan dari fraksi adalah infrastruktur. Hampir keseluruhan hasil reses tentang itu," ucapnya.
Bahkan, sebagian besar masyarakat yang menyampaikan aspirasinya meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep jangan sampai menunggu persoalan jalan rusak viral di media sosial, baru akan diperbaiki.
DPRD menilai, keluhan tersebut sebenarnya bukan hal yang mengherankan. Karena infrastruktur memang menjadi penunjang perekonomian baik di wilayah desa maupun kota.
Jika kondisi infratruktur, khususnya jalan yang rusak mulai diperbaiki, maka dapat dipastikan hal tersebut akan mengkatrol taraf ekonomi di wilayah setempat. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat juga akan ikut terangkat.
Sehingga seluruh fraksi di DPRD Sumenep, berharap agar perbaikan infrastruktur benar-benar menjadi atensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
"Infrastruktur menjadi penunjang perekonomian, baik di desa maupun di kota," lanjut Syukri.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi menjelaskan, bahwa realisasi dari keluhan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur, sebagian telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Sementara untuk sisanya, akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dianggarkan di tahun 2024.
"Kami akan lakukan secara bertahap," tandasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi