SUARA INDONESIA

Ukraina Undang PBB Selidiki Drone Iran

Yuni Amalia - 19 October 2022 | 20:10 - Dibaca 1.07k kali
Peristiwa Internasional Ukraina Undang PBB Selidiki Drone Iran
Dampak ledakan yang ditimbulkan oleh drone kamikaze Rusia (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Operasi khusus Rusia ke Ukraina masih belum ada tanda-tanda akan dihentikan. Serangan drone kamikaze masih terus menghantam sejumlah gedung hingga luluh lantak.

Adapun langkah Ukraina, pihaknya telah mengundang para ahli PBB untuk memeriksa puing-puing dari apa yang pihaknya yakini sebagai drone buatan Iran yang dijual ke Rusia.

Ukraina menilai, penjualan tersebut melanggar sanksi internasional dan digunakan untuk menyerang kota-kota Ukraina.

Dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada presiden Dewan Keamanan PBB dan diperoleh VOA/Jejaring Suaraindonesia.co.id, Duta Besar Ukraina mengatakan bahwa menurut informasi publik, Rusia telah menerima pengiriman barang-barang terlarang dari Iran sejak Januari 2016 lalu.

“Secara khusus, pada akhir Agustus 2022, kendaraan udara tak berawak (UAV) seri Mohajer dan Shahed dibawa dari Iran ke Rusia,” kata Duta Besar Sergiy Kyslytsya menjelaskan. 

“Ukraina menilai bahwa hal ini kemungkinan merupakan bagian dari rencana Iran untuk mengekspor ratusan UAV ke Rusia.” sambungnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, pihak Ukraina telah berulang kali melaporkan serangan Rusia yang menghantam sejumlah kota di negara tersebut menggunakan drone Shahed-136 buatan Iran. 

Namun, pihak Iran membantah telah memperlengkapi Rusia dengan drone buatannya.

Kyslytsya mencatat, bahwa drone Mohajer dan Shahed diproduksi oleh Qods Aviation, yang dikenai pembekuan aset internasional berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 2231.

Pihak Dewan Keamanan mengadopsi resolusi itu pada tahun 2015, menetapkan perjanjian internasional yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi, tetapi tetap memberlakukan pembatasan tertentu.

Resolusi 2231 mengizinkan pengiriman barang terlarang dari atau menuju Iran hanya jika disetujui oleh Dewan Keamanan, berdasarkan kasus per kasus. Iran sendiri tidak pernah meminta persetujuan seperti itu. [VOA/my/lt]





» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Yuni Amalia
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV