JEMBER – Wacana sanksi pembekuan kegiatan terhadap organisasi silat di Kabupaten Jember, Jawa Timur direspon langsung oleh Nur Hasan, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember.
Dirinya menilai, wacana yang dihembuskan terkait penerapan sanksi pembekuan dan akan ada perobohan tugu pencak silat terlalu 'lebay' (berlebihan).
“Semestinya, pemerintah hadir sebagai penengah ketika ada gesekan antar pemuda yang notabene berasal dari organisasi tertentu. Konflik antar pemuda itu banyak terjadi. Jangan lebay lah pemimpin jember ini,” ujar Nur hasan saat diwawancarai lewat pesan selulernya, Selasa (08/06/2021).
Menurut Nur Hasan, seharusnya Pemerintah Kabupaten Jember sebagai pembina dan pengayom semua organisasi yang ada di wilayah kekuasaannya harus lebih bijak.
“Pengayom kepada semua organisasi apapun itu dan mendamaikan ketika terjadi gesekan antar organisasi. Bukan justru, malah terkesan berpihak kepada salah satu organisasi,” tegasnya.
Politisi PKS ini meminta, agar pemerintah bisa berlaku adil kepada semua perguruan. Karena Pencak Silat adalah aset budaya Jember yang harus didukung, bukan malah terkesan digiring ke pembekuan.
“Harusnya, hadir dengan pembinaan dengan progam-program yang jelas lewat APBD,” lugasnya.
Lebih jauh Nur Hasan berharap, Bupati Jember agar tidak mudah menerima aduan dari satu pihak, tanpa melihat langsung ke bawah.
"Pemerintah jangan terlalu berlebihan, dalam menanggapi laporan- laporan pihak tertentu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Jember Agus Supaat menilai, persoalan yang terjadi hingga berujung bentrok itu adalah ulah oknum.
“Itu murni ulah oknum, bukan kesalahan organisasinya,” tegasnya singkat.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi