JEMBER – Ribuan pasien berpotensi terlantar, jika seluruh angota honorer tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga administrasi melakukan mogok massal.
Informasi itu, disampaikan Ketua Forum Honorer Tenaga Kesehatan (FHTK) Kabupaten Jember, Dwi Rendra dalam keterangan persnya, Kamis (23/02/2023) lewat sambungan selulernya.
Menurut Dwi Rendra, mogok massal itu akan bernar-benar dilakukan, jika Bupati Jember terkesan abai terhadap tuntutan honorer nakes.
“Kita akan lakukan demo besar-besaran, setelah itu baru dilanjutkan mogok massal. Ingat bapak DPRD dan Bupati Jember yang terhormat,” ancamnya.
Dwi Rendra meminta, pemerintah untuk mempertimbangkan dampak resiko jika para honorer nakes melakukan mogok.
“Mogok itu alternatif terakhir, jika pemerintah terkesan abai. Ingat, satu nyawa berharga, anggota kami di lapangan berada di posisi strategis dalam menangani pasien. Jika lumpuh palayanan bisa dibayangkan,” tegasnya dengan nada lantang.
Sebelumnya, Bidang Infokom FHTK Jember Gunawan Santoso merinci, sampai hari ini anggota FHTK yang sudah menyatakan diri bergabung hampir 2000 orang.
“Sejumlah 2000 orang khusus perawat dan bidan. Kalau ditambah tenaga administrasi, cleaning service dan Satpol PP jumlah kami hampir 5000 orang lebih,” sebutnya.
Di tempat terpisah, Aktivis Pendidikan PGRI Jawa Timur mendukung FHTK untuk melakukan demo demi memperjuangkan nasibnya.
“Demo itu dijamin oleh Undang-undang. Kami ribuan pendidik, siap ikut turun ke jalan jika diperlukan. Biar masyarakat hari mengerti, bahwa honorer nakes terkesan diabaikan statusnya,” lugas Ilham.
Sebagai pendamping dari lintas profesi, Ilham mengingatkan, aksi itu nanti akan berdampak kepada masyarakat banyak.
“Sekarang kita tinggal lihat Bupati H.Hendy dan DPRD Jember, sudah memperhitungkan apa tidak, jumlah kami di Jember lebih banyak dari ASN,” tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Lukman Hadi |
Komentar & Reaksi