SAMPANG, Suaraindonesia.co.id - Keberadaan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dinilai akan membuat sistem yang lebih responsif dan inklusif. Selain itu juga menghadirkan asas keadilan elektoral.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Insiyatun. Ia mengatakan bahwa perempuan dalam penyelenggara Pemilu punya peran untuk melakukan hal yang dinilai krusial.
Mulai dari sosialisasi tahapan Pemilu, pendidikan pemilih, penindakan pelanggaran, dan penegakan hukum. Hingga pengawalan terhadap suara perempuan yang tidak dicurangi dan dimanipulasi oleh pihak manapun.
"Keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dapat menjadi penentu keadilan elektoral, dengan mengedepankan demokrasi yang jujur, bebas dan adil," ungkap Insiyatun pada Minggu (16/07/2023).
Perempuan kelahiran Sumenep, pada bulan Agustus 1981 ini mengaku, hadirnya perempuan berpeluang memberikan rasa aman gangguan dan intimidasi yang kerap kali hadir di setiap perhelatan demokrasi bangsa Indonesia.
Istri dari RKH. Nusrus Syamsi ini juga menilai berbagai perlakuan tidak adil dan diskriminatif, hingga prosedur tidak ramah terhadap perempuan serta pada kelompok rentan menjadi isu yang tidak pernah usai di Pemilu.
Menurut perempuan alumnus dari IAN Surabaya tahun 2000 menjelaskan, tidak sedikit kelompok perempuan dari peserta dan pemilih Pemilu yang harus berurusan dengan hukum.
Faktornya adalah, lanjut Insiyatun, keterbatasan dalam memahami regulasi perundang-undangan, baik itu perempuan sebagai peserta pemilu ataupun sebagai pemilih.
"Untuk memutus mata rantai dan paling tidak meminimalisir hal itu, saya berharap peningkatan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara Pemilu dapat menjadi salah satu solusi konkret untuk terwujudnya sistem demokrasi yang lebih baik," terang Ibu dua anak yang tinggal Pondok Pesantren As Sulthaniyah Sampang ini.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII) menegaskan, saat ini keberadaan perempuan pemerintahan Sampang masih dibawah 30 persen. Dengan begitu peningkatan partisipasi perempuan harus digiatkan agar pengambilan keputusan politik lebih akomodatif dan substansial.
"Artinya peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik itu penting, agara mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender," tegas perempuan penerima penghargaan Gakkumdu terbaik 1 Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Pemilu 2019.
Menurut Insiyatun, saling mendukung, memotivasi, dan menginspirasi diri harus terus dilakukan oleh perempuan di Sampang. "Dengan kuota 30 persen keterwakilan ini perempuan dalam politik itu akan bisa tercapai secara Demokrasi," terang Insiyatun.
Walakin, keterwakilan tersebut tidak akan efektif bahkan sia-sia, jika pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan politik serta kesetaraan gender perempuan masih minim.
Untuk itu, untuk mencapai semuanya perlu bahu-membahu membuka ruang seluasnya, bukan hanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat. Namun juga untuk mendapat keterampilan di dunia politik.
"Kelak ketika para perempuan duduk di kursi kekuasaan akan lahir kebijakan yang lebih responsif, inklusif dan humanis," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Hoirur Rosikin |
| Editor | : Irqam |
Komentar & Reaksi