SUARA INDONESIA, JAKARTA- Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan peserta pemilu agar tidak melanggar Pasal 280 Undang-Undang 7 Tahun 2017 soal larangan dalam berkampanye. Karena pelanggaran atas pasal 280 merupakan tindak pidana pemilu.
"Kami tidak menginginkan terjadinya pelanggaran di Pasal 280 karena itu adalah pelanggaran tindak pidana pemilu. Oleh sebab itu, semua peserta pemilu menghadapi tanggal 28 ini kerawanan yang kami prediksi mungkin saja bisa terjadi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) di Jakarta, Senin (27/11/2023).
Meski demikian, Bagja menegaskan, Bawaslu akan mengedepankan upaya pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 280.
"Gakkumdu dalam strategi penanganan tindak pidana Pemilu akan mengedepankan asas ultimum remedium, tindak pidana pemilu sebagai upaya hukum terakhir,” katanya.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri partai politik peserta pemilu, Bagja mengatakan, Sentra Gakkumdu memiliki tingkatan yang dimulai dari Sentra Gakkumdu Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dengan total berjumlah 13.278 personel. Dia menambahkan, angka tersebut terdiri atas 5.780 pengawas pemilu, 3.850 anggota Polri, dan 3.648 jaksa di seluruh Indonesia.
"Intensitas SDM yang besar dalam Sentra Gakkumdu ini menandakan sebuah dukungan yang maksimal guna kelancaran penyelenggaraan pemilu dari aspek penegakan hukumnya,” jelas Bagja.
Ia juga mengajak kepada seluruh peserta pemilu, calon anggota DPR, dan DPRD, dan tim kampanye agar bersama-sama menjaga komitmen untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dia juga berharap, kegiatan ini juga dapat menghasilkan sebuah rancangan kesepahaman bersama dalam penafsiran terhadap unsur-unsur pasal tindak pidana pemilu, yang berguna sebagai pedoman bagi Sentra Gakkumdu Provinsi dan kabupaten/kota, agar terdapat keseragaman perspektif kesamaan sudut pandang dalam melihat peristiwa dugaan tindak pidana pemilu.
Sebagai informasi, kegiatan yang dihadiri oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, turut mendeklarasikan komitmen netralitas dalam Pemilu 2024 mendatang.
Ada empat poin dalam deklarasi itu. Pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas. Kedua, menghindari konflik kepentingan dalam tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.
Berikutnya, bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang. Dan terakhir, saling bersinergi untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemilu. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Heri Suroyo |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi