SUARA INDONESIA, BANGKALAN - Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan legislatif sudah menghitung hari. Tepat 14 Februari 2024 masyarakat akan memilih calon pemimpin negara dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Namun, adanya kontestasi politik tersebut rupanya masih terindikasi adanya 'Money Politics' atau politik uang. Hal itu dapat merugikan banyak pihak. Dan masyarakat yang akan menjadi korban.
Salah satu Caleg Partai Hanura Dapil 6 Bangkalan, Jawa Timur, Holilih mengaku di wilayahnya terjadi politik uang yang dilakukan salah satu perangkat desa.
Bahkan, dirinya sudah menegur langsung dan melaporkan hal itu kepada yang berwenang.
"Jika seorang pemimpin terpilih berdasarkan politik uang, maka yang paling dirugikan adalah rakyat. Sebab, akan menimbulkan perilaku koruptif , jika nanti terpilih," terangnya.
Oleh karena itu, dirinya mengadukan tentang politik uang di wilayah pemilihannya kepada bupati langsung sebagai pemangku jabatan di wilayah Bangkalan. Pasalnya, perangkat desa di dapilnya diduga telah menerima sejumlah uang yang dapat merugikan banyak pihak.
"Saya sudah tegur ke perangkat desa ini. Atas dasar apa melakukan jual beli suara Rp 20 juta untuk 500 suara untuk calon A. Atas peristiwa itu, saya sudah tembuskan juga ke Panwas dan Kapolres. Harapan besar kepada Bupati Bangkalan untuk bisa tegas dalam mengatur perangkat desa," ungkapnya.
Menyikapi protes yang dilakukannya, lanjutnya, Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie mengaku akan menindaklanjuti laporan keterlibatan perangkat desa tersebut.
"Kami akan koordinasikan ya. Akan kami tegur yang bersangkutan, apabila sudah masuk ke Panwas. Kami akan menunggu rekomendasi Bawaslu. Tentu, pemda akan tindaklanjuti sesuai ketentuan," isi balasan pesan Pj Bupati Bangkalan. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Moh.Ridwan |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi