SUARA INDONESIA, SIDOARJO – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Wonoayu menggelar sosialisasi mengenai pentingnya netralitas TNI, Polri, dan Pemerintahan Desa dalam Pilkada.
Acara yang bertujuan menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang adil dan transparan tersebut, diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Wonoayu, Senin 30 September 2024 malam.
Dalam kegiatan tersebut, panwascam menekankan bahwa netralitas TNI dan Polri merupakan kunci untuk memastikan jalannya pemilihan yang demokratis dan berkeadilan.
Aparat negara dilarang terlibat dalam kampanye, memihak salah satu calon, atau menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan suara pemilih.
Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang yang mengatur bahwa aparat keamanan harus bersikap netral dan tidak memihak dalam proses politik.
Sosialisasi ini juga menyasar para perangkat desa, khususnya Kepala Desa. Mengingat posisi mereka yang strategis di tengah masyarakat.
Panwascam mengingatkan bahwa para kepala desa dan perangkatnya tidak boleh terlibat dalam politik praktis selama Pilkada berlangsung. Pemerintahan desa harus tetap fokus pada pelayanan masyarakat dan menjaga stabilitas di wilayahnya.
Ketua Panwascam Wonoayu, Wienar Bagus Nurhendra, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat di seluruh desa di wilayah Wonoayu untuk memastikan netralitas ini dijaga.
"Kami akan menindak tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran terkait netralitas, baik oleh aparat TNI, Polri, maupun perangkat desa," ujar Wienar usai acara.
Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada.
"Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan tindakan yang mencurigakan atau indikasi pelanggaran netralitas oleh aparatur negara," terangnya.
Dengan sosialisasi ini, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, dapat berjalan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat, tanpa intervensi dari pihak yang tidak berwenang.
Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sidoarjo sendiri merupakan bagian dari agenda nasional untuk memilih kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia.
"Bawaslu maupun badan adhoc berkomitmen untuk terus menjaga integritas proses demokrasi ini agar berlangsung dengan baik di setiap tahapan," pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Amrizal Zulkarnain |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi