SUARA INDONESIA, KEDIRI- Perkumpulan Sahabat Boro Jarakan (Saroja) Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, menyayangkan belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Kediri hingga saat ini, sehingga potensi bisa menghambat pembahasan dan pengesahan APBD 2025.
Tak hanya itu, lambannya penetapan AKD juga bisa membuat kepala daerah yang baru tidak bisa menjalankan programnya dan berpotensi melaksanakan program APBD sebelumnya.
Dewan Pengawas Saroja, Supriyo, mengaku heran dan prihatin akan kondisi yang bisa menjadi kenyataan bila kondisi itu terus dibiarkan berlarut-larut.
Dengan membawa massa, akhirnya mereka turun jalan menyuarakan aspirasi atas kondisi itu. Sembari membawa pelantang suara, massa Saroja berorasi dan membawa pamflet berisi protes untuk segera dibentuk AKD dan disahkan melalui sidang paripurna, pekan ini.
“Karena lembaga DPRD ini sangat vital. Kami mempunyai banyak aspirasi, kalau tidak segera dibentuk, maka dewan kami anggap tidak bisa berkerja,” ungkapnya.
Dia menduga, lambatnya pembentukan AKD ini lantaran ada ketidakrukunan dan terjadi pembelahan dua kekuatan gara-gara 0ilkada yang sebentar lagi dilaksanakan.
“Harusnya dewasa dalam berpolitik. Sekencang apapun pilihan ketika duduk bareng harus tidak punya egosentris. Dengan terbentuknya AKD, segera bekerja membahas RAPBD 2025 yang saya yakini tidak akan selesai dalam seminggu,” imbuhnya.
Usai berorasi di depan pintu utama Kantor DPRD Jalan Mayor Bismo Kota Kediri, akhirnya perwakilan aksi diterima Ketua DPRD, Firdaus dan M. Yasin, wakil ketua beserta sebagian anggota DPRD dari Fraksi PAN.
Dalam pertemuan di ruang tertutup, Firdaus menyampaikan baru menerima SK dari gubernur.
“SK dari Gubernur sudah saya terima. Insyaallah dalam waktu dekat ada sumpah janji kembali penetapan ketua dan wakil ketua. Kalau dibilang target dalam waktu dekat, karena yang menyumpah dari pengadilan negeri. Kami ini tidak punya keinginan untuk memperlambat atau memperlama. Jadi memang perjalanannya demikian,” jelasnya.
Terkait penilaian dari anggota massa aksi adanya ketidakrukunan di dalam tubuh dewan, Firdaus justru meminta untuk bertanya kepada yang menyebutkan hal tersebut.
“Kalau di pihak kami tidak ada ketidakrukunan, kami selalu membuat kondusif. Karena kami berprinsip bahwa kami di DPRD kolektif kolegial, tidak ada perbedaan dan lain sebagainya. Kalau ada bahasa tidak rukun silakan ditanyakan ke yang bersangkutan,” terangnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Phepen |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi