SUARA INDONESIA,JOMBANG– Bawaslu Kabupaten Jombang menggelar pelatihan bagi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam rangka mempersiapkan kemungkinan perselisihan hasil Pemilihan 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengawas pemilu dalam menghadapi berbagai potensi masalah hukum yang dapat timbul setelah pemungutan suara.
Acara rapat koordinasi berlangsung di hotel Yusro Jombang yang dilakukan selama dua hari yang dihadiri oleh seluruh Panwascam dan PKD se Kabupaten Jombang ,Jawa Timur.
Dikonfirmasi kegiatan Komisioner Bawaslu Jombang ,Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Farwis mengatakan ,mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan objektif di setiap tahapan pemilihan,serta kesiapan untuk menghadapi perselisihan hasil pemilihan yang bisa dibawa ke MK Bawaslu Jombang adakan rapat koordinasi dengan Panwascam dan PKD.
"Pengawasan yang akurat dan sesuai prosedur sangat penting. Kami ingin memastikan bahwa semua tahapan pemilihan berjalan transparan dan adil. Pelatihan ini akan memberi pemahaman yang lebih baik kepada Panwascam dan PKD terkait proses hukum yang dapat terjadi pasca-pemilihan, terutama yang melibatkan perselisihan hasil di MK," terangnya kepada media, Senin (17/11/2024).
Farwis mengatakan, pelatihan ini mencakup materi terkait mekanisme penyelesaian sengketa Pemilukada, termasuk cara dokumentasi foto , karena data foto itu sangat penting termasuk tata cara pengajuan permohonan sengketa di MK, serta penguatan pengawasan terhadap proses rekapitulasi hasil pemilihan yang rentan terhadap manipulasi atau kecurangan.
Selain itu, peserta juga dilatih untuk memahami berbagai aspek teknis, seperti pencatatan data pemilihan yang tepat dan penyusunan laporan pengawasan yang efektif juga diberikan materi tentang pengambilan foto,karena foto itu bisa dijadikan data untuk perselisihan hasil di MK.
"Bawaslu juga menyampaikan apa saja kebutuhan yang dilakukan di hari pemungutan suara semua kejadian yang ada di TPS harus terdokumentasi dengan baik dan benar yang paling penting adalah C hasil Plano karena ini adalah mahkota dari semua data yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.
Salah satu peserta pelatihan, Panwascam Kecamatan Ploso, Gono Dwi Santoso, menyambut baik inisiatif Bawaslu untuk memberikan bekal kepada pengawas pemilu.
"Pelatihan ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman kami dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin timbul, termasuk yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan di MK," katanya.
Bawaslu Jombang berharap melalui pelatihan ini, Panwascam dan PKD dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih profesional, serta siap menghadapi setiap potensi sengketa pemilihan.
Dengan persiapan yang matang, Bawaslu Jombang optimistis Pemilukada di wilayahnya akan berlangsung dengan transparan, aman, dan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang dapat merugikan proses demokrasi. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gono Dwi Santoso |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi