Debat Ketiga Pilgub Jatim: Adu Gagasan atau Sekadar Jargon Politik?

Politik

SUARA INDONESIA, SURABAYA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur akan menggelar debat publik ketiga dalam rangka Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2024.

Debat yang direncanakan berlangsung pada Senin (18/11/2024) di Grand City Surabaya ini diharapkan menjadi ajang unjuk visi yang strategis bagi pasangan calon, khususnya dalam merespon isu-isu pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan menghadirkan panelis dari berbagai bidang akademis, KPU Jatim bertekad agar debat ini tidak sekadar formalitas, tetapi bisa memaksa kandidat untuk mengurai rencana konkret mereka demi masa depan Jawa Timur.

Komisioner KPU Jatim Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (Sosdiklih dan Parmas), Nur Salam, menjelaskan bahwa tema debat kali ini adalah “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Interkoneksitas Kewilayahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Jawa Timur sebagai Episentrum Ekonomi Kawasan Timur Indonesia.”

Tema yang terlihat ambisius ini memuat janji pembangunan dan perhatian terhadap isu-isu lingkungan yang kian mendesak di provinsi ini. Namun, apakah hanya akan sekadar jargon politik atau justru mampu diwujudkan melalui kebijakan nyata?

“dalam tema ini, ada delapan subtema yang telah disiapkan. Kedelapan subtema itu mencakup infrastruktur transportasi dan telekomunikasi; infrastruktur permukiman, air minum bersih, dan persampahan; infrastruktur ketenagalistrikan dan energi terbarukan,” papar Nur Salam, Minggu (17/11/2024).

“Juga pemerataan konektivitas antarwilayah; perencanaan wilayah dan tata ruang terintegrasi; perubahan iklim; pertambangan dan komitmen ekologis; serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup,” imbuhnya.

Pemilihan tema dan subtema ini mencerminkan fokus KPU Jatim dalam menyoroti isu-isu mendasar yang kerap terabaikan dalam diskursus politik lokal. Kedelapan subtema ini bukan hanya sekedar isu teknis, melainkan menyentuh aspek-aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Timur.

Mulai dari akses air bersih hingga ketahanan menghadapi perubahan iklim. Namun, apakah calon gubernur yang maju akan mampu menawarkan solusi yang praktis dan realistis, atau hanya retorika politik yang menarik perhatian?

Tidak tanggung-tanggung, tujuh panelis ahli akan dihadirkan untuk mengawal kualitas debat. KPU telah menunjuk Prof Abdul Chalik, ahli politik lokal dan politik Islam dari UIN Sunan Ampel Surabaya; Prof Bayu Dwi Anggono, pakar hukum tata negara dari Universitas Jember; serta Prof Andi Kurniawan, ahli teknologi eksplorasi sumber daya lingkungan perairan dari Universitas Brawijaya.

Selain itu, ada Dr Suko Widodo, ahli media dan informasi publik dari Universitas Airlangga; Zainul Aripin, MPd, praktisi pemberdayaan masyarakat dari Stikes Bahrul Ulum Tambakberas; Dr Bambang Sigit Widodo, pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya; dan Yuventia Prisca Diyanti Todalani Kalumbang, MPhil, ahli filsafat kritis dan komunikasi publik dari Universitas Negeri Malang.

Para panelis ini bukan hanya sekadar “pelengkap acara,” melainkan diharapkan mampu menggiring debat menjadi lebih substansial dan menguji rencana pasangan calon dengan lebih tajam. Nur Salam menyebut bahwa semua panelis telah menandatangani pakta integritas untuk menjaga independensi dan netralitas mereka selama debat berlangsung.

“Panelis sudah menandatangani pakta integritas, tentu yang bersangkutan adalah akademisi yang terhormat dan dapat dipercaya menjaga independensi,” jelas Nur Salam.

Sebagai langkah pengendalian jumlah peserta dalam ruang debat, KPU Jatim memberlakukan pembatasan ketat dengan hanya mengizinkan 100 orang pendukung masing-masing pasangan calon untuk masuk ke dalam ruang utama.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung, terutama untuk menghindari situasi panas yang kerap terjadi dalam acara politik terbuka.

“Kami akan memberlakukan screening yang ketat, sehingga hanya 100 pendukung masing-masing calon yang boleh masuk,” tegas Nur Salam.

Debat ketiga ini menjadi ajang yang krusial, mengingat Jawa Timur sebagai provinsi terbesar kedua di Indonesia memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi kawasan timur.

Infrastruktur, interkoneksitas antar wilayah, dan kualitas lingkungan hidup menjadi isu penting bagi pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. Namun, di tengah segala persiapan yang telah disusun KPU, publik tentu berharap agar para kandidat tidak hanya sekadar melontarkan janji, tetapi mampu menyampaikan pemikiran yang berdasar pada data dan rencana jangka panjang yang komprehensif. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA