SUARA INDONESIA, BONTANG – Sekretaris Fraksi Partai Golkar bersama NasDem, Faisal, menyampaikan pandangan akhir mereka dalam Rapat Kerja DPRD Kota Bontang. Acara tersebut digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (7/8/2024) malam.
fokus utama rapat kerja itu adalah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Faisal memberikan apresiasi tinggi kepada pimpinan DPRD dan rekan-rekan Badan Anggaran Dewan serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan Perubahan APBD 2024.
"Proses Penyusunan Anggaran bukan sekadar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, melainkan juga mempertimbangkan pencapaian-pencapaian periode sebelumnya sebagai tolok ukur," tegas Faisal.
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan APBD 2024 yang disepakati, melibatkan perubahan signifikan pada struktur anggaran. Dari pendapatan daerah yang semula Rp 2,37 triliun, meningkat menjadi Rp 2,78 triliun.
Belanja daerah juga mengalami peningkatan dari Rp 2,84 triliun menjadi Rp 3,36 triliun, dengan total APBD perubahan mencapai Rp 3,39 triliun. Peningkatan anggaran ini, menurut Faisal, adalah hasil dari penyesuaian yang perlu dilakukan akibat perubahan asumsi ekonomi makro dan pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan proyeksi awal.
Fraksi Golkar bersama NasDem menyampaikan beberapa catatan penting yang diharapkan dapat menjadi perhatian dalam implementasi APBD perubahan ini. Salah satu poin utama adalah permintaan untuk menginventarisasi aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan memastikan bahwa aset yang dikuasai oleh pihak lain dapat segera ditangani.
Selain itu, Fraksi Golkar bersama NasDem menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat, seperti festival di Kelurahan Api-Api. Faisal menekankan bahwa anggaran tersebut tidak boleh dialihkan ke kegiatan lain yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, percepatan penanganan banjir di daerah Guntung juga menjadi salah satu perhatian utama Faisal. Dengan tegas, ia meminta agar pemerintah kota lebih proaktif dalam menangani masalah ini, mengingat dampak banjir yang terus dirasakan oleh warga.
Faisal menyatakan bahwa Fraksi Golkar bersama NasDem menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Bontang 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. "Harapan kami, rekomendasi-rekomendasi ini dapat menjadi masukan yang konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik ke depannya," pungkasnya.
Rapat Kerja DPRD Kota Bontang pada hari itu bukan hanya menjadi ajang formalitas, melainkan juga mencerminkan komitmen para wakil rakyat dalam menjaga kesejahteraan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dengan disahkannya Perubahan APBD 2024 ini, masyarakat Kota Bontang memiliki harapan baru akan peningkatan kualitas hidup dan layanan publik yang lebih baik di masa mendatang. (ADV)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi