SUARA INDONESIA

Anggota DPRD Agus: Atasi Pengangguran di Kota Bontang dengan Kolaborasi dan Program Kerja Terukur

Mohamad Alawi - 25 August 2024 | 14:08 - Dibaca 626 kali
Advertorial Anggota DPRD Agus: Atasi Pengangguran di Kota Bontang dengan Kolaborasi dan Program Kerja Terukur
Anggota DPRD Kota Bontang Agus Haris. (Foto: Alawi/Suara Indonesia)

SUARA INDONESIA, BONTANG - Tingginya angka pengangguran di Kota Bontang menjadi perhatian serius bagi Agus Haris, Anggota DPRD Kota Bontang. Dalam upayanya mengatasi masalah ini, Agus Haris menyoroti beberapa hambatan utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran, meskipun Bontang dikenal sebagai kota industri yang setiap tahunnya membutuhkan banyak tenaga kerja.

Menurut Agus, salah satu masalah utama adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara perusahaan dan pengambil kebijakan. "Setelah kami pelajari dengan baik apa persoalannya, ternyata ada komunikasi yang tidak nyambung antara informasi pasar kerja yang ada di perusahaan dan pengambil kebijakan," ujarnya saat diwawancarai di Samarinda, Minggu (25/8/2024). 

Akibatnya, peluang kerja yang ada tidak tersampaikan dengan baik kepada mereka yang membutuhkan, terutama bagi pencari kerja yang belum berpengalaman atau tidak memiliki sertifikat.

Politisi Gerindra ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja ini. Ia mengusulkan beberapa langkah strategis untuk menanggulangi pengangguran, yang saat ini mencapai 7,41 persen di Bontang, salah satu angka tertinggi di wilayah Kalimantan Timur.

"Langkah pertama adalah meningkatkan komunikasi antara pemerintah kota dan perusahaan, agar informasi terkait kebutuhan tenaga kerja dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat sasaran. Dan kami akan menyiapkan anggaran untuk memberikan bantuan kepada calon pencari kerja yang belum memiliki sertifikat dan pengalaman," katanya. 

Langkah ini diharapkan dapat membantu mereka yang baru memasuki dunia kerja agar lebih siap bersaing. Agus juga menekankan pentingnya peran Badan Latihan Kerja Industri (BLKI) yang ada di Kota Bontang. Saat ini, BLKI masih dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Ia mengusulkan agar pengelolaan BLKI diserahkan kepada Pemerintah Kota Bontang. "Nanti kita coba bermohon ke Pemprov, untuk kita yang kelola. Kita juga akan menyiapkan alokasi anggaran terkait dengan rencana pelatihan, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Kota Bontang," jelasnya. 

Dengan begitu, program pelatihan di BLKI dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasar kerja di kota ini. Sebagai contoh, Agus menyoroti kebutuhan akan tenaga kerja di sektor keamanan. "Contohnya seperti penerimaan sekuriti, yang dibutuhkan adalah pengalaman dan sertifikat sebagai alat pembuktian," paparnya. 

Ia menegaskan pentingnya memberikan pelatihan yang tepat guna, yang langsung sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang. Melalui usulan langkah-langkah strategis ini, Agus Haris berharap pengangguran di Kota Bontang dapat berkurang signifikan.

"Kolaborasi yang baik antara pemerintah kota, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja diharapkan mampu menciptakan ekosistem kerja yang lebih dinamis dan produktif, serta memastikan bahwa peluang kerja dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk mereka yang baru memulai karier mereka," pungkas Agus. (Adv)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Mohamad Alawi
Editor : Satria Galih Saputra

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya