SUARA INDONESIA, BONTANG- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bontang yang akan digelar pada 27 November 2024, Anggota DPRD Kota Bontang, Rustam, menyuarakan kekhawatirannya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, serta perangkat RT dalam proses pemilihan ini.
Rustam berharap agar semua pihak, terutama mereka yang berada di bawah pengaruh pemerintah, tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Dalam sebuah pernyataan yang cukup tegas di Gedung DPRD Kota Bontang pada Senin (02/09/2024), Rustam mengungkapkan keprihatinannya tentang potensi pelanggaran netralitas oleh ASN dan perangkat RT/RW.
"Kalau bisa, sekalian cabut saja aturan netralitas ASN kalau memang percuma. Walaupun dilarang, tetap saja ada oknum yang melanggar. terutama RT-RT itu jangan sampai menjadi tim sukses," ujarnya dengan nada kesal. "Jangan mengurusi urusan berlebihan," tambahnya.
Rustam merujuk pada Amanat Permendagri Nomor 18 tentang RT dan RW, yang dengan jelas menyatakan bahwa seluruh jajaran RT dan RW di bawah lingkungan kecamatan dan kelurahan perlu memahami dan mematuhi peraturan tersebut.
Sosialisasi yang disampaikan menegaskan bahwa RT dan RW yang difasilitasi oleh negara tidak boleh melakukan aktivitas dukungan kepada salah satu pihak atau partai politik. Selain itu, mereka juga dilarang menjadi anggota partai politik manapun.
"Siapapun yang melanggar hal tersebut bisa ditindak atas pelanggaran Pemilu," kata Rustam.
Rustam menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi potensi pelanggaran netralitas di lingkungan mereka. Menurutnya, masyarakat harus lebih peka terhadap segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi, terutama yang melibatkan perangkat RT dan RW yang dibiayai oleh APBD atau APBN.
"Kita harus memastikan bahwa RT dan RW tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan salah satu pihak," tegasnya.
Dengan Pilkada yang semakin dekat, Rustam berharap semua pihak dapat menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. "Ini adalah waktu yang krusial bagi Kota Bontang. Kita harus memastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan baik dan demokratis," pungkas Rustam.
Dalam konteks ini, partisipasi warga dan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai pemilih menjadi sangat penting. Rustam mengajak seluruh warga Kota Bontang untuk tetap waspada dan berperan aktif dalam menjaga demokrasi tetap bersih dan jujur.
Dengan demikian, diharapkan Pilkada 2024 dapat menjadi contoh pemilu yang damai dan transparan, tanpa adanya intervensi dari pihak yang seharusnya bersikap netral. (ADV)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mohamad Alawi |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi