Tak Rasional, Komisi II DPRD Trenggalek Kritik Rencana Kerja Disperinaker 

Advertorial

SUARA INDONESIA, TRENGGALEK- Komisi II DPRD Trenggalek melakukan evaluasi rencana kerja dalam rapat bersama Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Trenggalek.

Evaluasi yang dilakukan hari ini fokus pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD 2025.

"Kami menekankan perencanaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan kedepan sesuai kebutuhan, bukan keinginan," kata Mugianto, Ketua Komisi II DPRD, Rabu 13 November 2024.

Mugianto juga mengatakan bahwa Komisi II melakukan evaluasi pada sejumlah titik program Disperinaker yang membutuhkan rasionalisasi, agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat kerja ini dicermati rencana kerja Disperinaker tahun 2025, dimana ada beberapa hal telah di temukan dan perlu dirasionalisasi.

"Kami ingin rencana ini dibuat berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar keinginan,” tegas Mugianto kembali.

Salah satu temuan yang menjadi fokus Komisi II yakni anggaran untuk kegiatan pelatihan kerja, yang menurut Mugianto, belum sebanding antara anggaran yang dihabiskan dan manfaat yang dihasilkan.

Ia mencontohkan, ada anggaran pelatihan kerja yang mencapai sekitar Rp 70 juta, tetapi hanya dinikmati segelintir orang. "Ini seperti membeli sapi, tapi malah mahal talinya,” ujarnya.

Salah satu hal itu dijelaskan Mugianto mengilustrasikan ketidakseimbangan antara outcome dan output. Maka dari itu, pihaknya berharap perencanaan tahun depan dapat diperbaiki.

Alasannya agar setiap anggaran yang dikeluarkan dapat benar-benar memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

“Kami mendorong agar program ini dirancang ulang sehingga bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya terasa langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Diimbuhkan Mugianto, dari hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam RAPBD 2025, sehingga program-program yang diusulkan lebih realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat Trenggalek.

Pada intinya, ia berpesan agar antara anggaran yang dihabiskan dan manfaat yang dihasilkan harus sesuai. Terutama sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. (ADV)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA