SUARA INDONESIA, BLORA - Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, seorang legislator yang juga berlatar belakang perawat melakukan kegiatan sosialisasi bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati, Jumat (2/5/2025).
Hal ini bukan semata seremoni, melainkan bagian dari fungsi konstitusional yaitu mengawasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan mendengar langsung denyut persoalan layanan kesehatan dari para pelaku di garis terdepan.
Bersama Edy Wuryanto, turut hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati Wahyu Giyanto dan jajaran stafnya. Namun yang menjadi pusat perhatian bukan hanya data dan presentasi, melainkan suara-suara dari lapangan, keluhan perawat dan harapan akan hadirnya negara secara nyata di tengah tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN yang semakin meningkat.
Salah satu peserta yang hadir, Ade Kumalsari (49), seorang perawat senior yang selama lebih dari satu dekade bertugas di puskesmas, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program JKN masih menghadirkan tantangan tersendiri di tingkat faskes primer.
"Kami sering berhadapan langsung dengan keresahan masyarakat, tetapi terkadang tidak mendapat ruang untuk menyuarakan persoalan dari lapangan. Di desa, kami ini ujung tombak pelayanan. Tapi kadang suara kami tidak sampai ke atas," ucapnya tegas.
Ia juga menambahkan, seringkali kebijakan yang diterapkan tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Ia berharap agar lebih banyak pertemuan yang memungkinkan tenaga kesehatan di desa dapat menyampaikan langsung keluhan dan mendapatkan solusi yang ada.
"Kalau boleh berharap, kami ingin ada ruang dialog rutin agar kebijakan tidak hanya turun dari atas, tapi juga mendengar dari bawah," tambahnya.
Siti Umiyati (44), seorang perawat yang juga tergabung dalam PPNI, mengungkapkan pendapat serupa mengenai tantangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di lapangan. Menurutnya, meskipun ada upaya untuk memperbaiki pelayanan, sering kali para perawat dan bidan terabaikan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan langsung dengan mereka.
"Kami yang berada di garis depan, namun kadang suara kami tidak didengar oleh pengambil kebijakan," ujarnya dengan nada yang penuh harap.
Ia berharap agar komunikasi antara tenaga kesehatan di lapangan dan pihak pemerintah dapat lebih intensif, agar kebijakan yang ada bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Tenaga kesehatan membutuhkan wadah untuk berbicara langsung dengan pengambil kebijakan, agar kami bisa menyampaikan berbagai permasalahan yang ada di lapangan," harapnya.
Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR RI, dalam tanggapannya mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh tenaga kesehatan, mengatakan bahwa peran mereka sangat krusial dalam keberhasilan program JKN.
“Kami sangat menghargai dan mengapresiasi dedikasi para tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan, yang ada di garis depan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Edy menanggapi keluhan yang disampaikan.
Edy Wuryanto sadar bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan di lapangan. Tidak hanya masalah administratif, tetapi juga keterbatasan fasilitas dan dukungan.
“Kami di Komisi IX terus berupaya untuk memperbaiki sistem ini, memastikan tenaga kesehatan mendapat dukungan yang layak dan akses ke pelatihan serta fasilitas yang memadai," paparnya.
Edy juga menekankan, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan JKN, tetapi juga untuk mendengarkan langsung aspirasi tenaga kesehatan yang seringkali merasa terabaikan.
"Sebagai anggota Komisi IX, kami bertugas tidak hanya untuk mengesahkan regulasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam bidang kesehatan, benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," lanjut Edy.
Sementara itu, Wahyu Giyanto, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, memberikan penjelasan teknis mengenai apa yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menjawab tantangan tersebut. Ia menekankan bahwa semua inovasi ini bertujuan untuk memangkas birokrasi dan mempercepat akses pelayanan bagi peserta.
“Kami memahami bahwa kualitas layanan menjadi tuntutan utama masyarakat saat ini. Oleh karena itu, kami telah mengembangkan sistem antrean online, aplikasi Mobile JKN, Frista, serta mempermudah proses administrasi rujukan dan klaim,” kata dia.
Wahyu juga menanggapi soal distribusi layanan kesehatan di wilayah seperti Randublatung yang kerap dihadapkan pada keterbatasan fasilitas spesialis.
“Kami mendorong kerja sama yang lebih erat antara faskes tingkat pertama dan rumah sakit. Tidak hanya dalam hal rujukan, tapi juga edukasi pasien dan manajemen kasus kronis,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga memberikan apresiasi terhadap peran aktif tenaga kesehatan yang tergabung dalam PPNI , tanpa kontribusi konkret dari perawat dan bidan, mustahil program JKN ini bisa berjalan optimal.
“Tenaga medis yang ada di fasilitas kesehatan adalah mitra strategis kami dalam memastikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan dan hubungan yang Kerjasama yang baik sangat kami harapkan,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, terlihat sinergi antara pemangku kebijakan, pelaksana program, dan pelaku lapangan dalam upaya nyata menjaga mutu layanan kesehatan di daerah.
Sosialisasi seperti ini bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan momentum membangun kepercayaan dan perbaikan sistem dari bawah. Sebab mutu layanan kesehatan bukan hanya angka dalam laporan, tetapi kenyataan hidup bagi ratusan juta peserta JKN di seluruh pelosok negeri. (ADV)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Team Work |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi