SUARA INDONESIA, TRENGGALEK - DPRD Kabupaten Trenggalek membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.
Pembentukan Pansus dilakukan sebagai langkah awal untuk mengkaji dan merekomendasikan rekomendasi terkait pembentukan OPD yang diciptakan oleh eksekutif.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan, pembentukan Pansus tersebut dilakukan untuk mendalami Ranperda yang diusulkan Bupati Trenggalek. Ia berharap tulisan dapat segera rampung agar proses penataan kelembagaan berjalan beriringan dengan pengisian jabatan struktural.
“Kalau bisa secepatnya, karena semua ini berkaitan dengan kesinambungan. Ketika OPD baru terbentuk, Bupati juga tengah menyusun lelang jabatan kepala dinas,” ujar Doding, Rabu (22/5/2025).
Menurutnya, pembentukan OPD baru juga akan diikuti dengan proses fit and proper test bagi calon kepala dinas, yang kemudian dilanjutkan dengan penataan struktur organisasi di bawahnya. Namun, seluruh proses mutasi dan seleksi jabatan harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat.
"Masalahnya sekarang, untuk melelang jabatan kepala dinas dan mutasi lainnya tetap harus izin ke pusat. Ini semua berproses dan saling terkait," jelasnya.
Doding menyebut beberapa perubahan yang diusulkan, antara lain peningkatan status bidang Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup, serta penggabungan Dinas Perumahan dan Permukiman ke dalam Dinas Perhubungan.
Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga juga akan mengalami perpecahan, dan direncanakan pembentukan Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Pendapatan.
“Kalau Dinas Pendapatan itu memang suatu keharusan. Supaya kita bisa lebih intensif lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tandasnya. (ADV)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wahyu Asmoro |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi