SUARA INDONESIA, MALANG - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menegaskan arah politik partainya dalam mengawal pemerintahan.
Didik menyatakan bahwa PDI Perjuangan memosisikan diri sebagai partai penyeimbang (kontrol sosial), bukan sebagai oposisi yang asal menolak kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Didik saat memperingati Haul Bung Karno yang digelar di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang beberapa waktu lalu.
Menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih tersebut akan berkomitmen penuh mengawal stabilitas pembangunan demi kepentingan masyarakat luas.
"Posisi kami adalah sebagai penyeimbang di pemerintahan, bukan sebagai oposisi. Di mana kita akan mendukung setiap program pemerintah yang dinilai baik dan berdampak positif bagi rakyat, namun sebaliknya, kita juga tetap akan mengkritisi program-program yang dirasa masih memerlukan perbaikan," ujar Didik.
Salah satu fokus kritikan konstruktif yang disoroti Didik adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui bahwa program nasional tersebut memiliki esensi dan tujuan yang sangat mulia, mulai dari menaikkan kualitas gizi, menekan angka stunting secara nasional, membuka lapangan pekerjaan baru, hingga memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Meski demikian, Didik memberikan catatan strategis terkait skala prioritas implementasi program tersebut. Menurutnya, program berskala besar ini akan jauh lebih efektif dan berdampak instan jika diawali dengan menyasar wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.
"Program MBG ini sangat bagus. Namun seyogyanya, program ini diawali dengan menyasar para penerima manfaat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) terlebih dahulu," tambahnya.
Lebih lanjut, Didik juga menekankan krusialnya aspek akurasi data dalam penyaluran bantuan. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala secara ketat serta melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima manfaat program MBG.
Langkah ini dinilai penting agar alokasi anggaran negara yang besar tidak terbuang sia-sia akibat salah sasaran di lapangan.
Didik optimistis bahwa integrasi kebijakan yang tepat akan menjadi fondasi kokoh untuk melahirkan SDM Indonesia yang unggul di masa depan. Jika pemenuhan nutrisi dan pendidikan dapat berjalan beriringan secara merata, target besar Indonesia dalam mencetak generasi emas 2045 bukan lagi hal yang mustahil.
"Setelah pemenuhan gizi anak-anak kita terpenuhi, maka anggaran negara selanjutnya bisa dioptimalkan untuk mendukung sektor pendidikannya," ujarnya.
"Dengan begitu, cita-cita mencetak Generasi Emas 2045 ke depan akan bisa diraih, serta mutu dan kualitas generasi penerus bangsa kita akan benar-benar terjaga," pungkas Didik. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Aditya Mahatva Yodha |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi