SUARA INDONESIA, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dengan capaian kinerja keuangan yang dinilai cukup baik.
Penyampaian LKPJ Bupati Trenggalek yang diwakili Wabup Trenggalek itu menyampaikan Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 99,85 persen dari target.
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara mengatakan penyampaian LKPJ tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama tahun 2025.
“Pada prinsipnya kita menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tahun 2025. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia menyebut, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,93 triliun dari target Rp1,936 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah.
PAD terealisasi sebesar Rp353,17 miliar, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Sementara itu, pendapatan transfer menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp1,56 triliun, yang bersumber dari pemerintah pusat dan antar daerah. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp13,94 miliar.
Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp1,85 triliun atau 94,28 persen dari total anggaran sebesar Rp1,96 triliun.
Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp1,47 triliun, belanja modal Rp103,85 miliar, belanja transfer Rp273,54 miliar, serta belanja tidak terduga Rp752,6 juta.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp83,41 miliar atau 99,85 persen dari target, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai sekitar Rp83,3 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp56,44 miliar
Meski capaian keuangan dinilai positif, Syah mengakui masih terdapat pekerjaan rumah, khususnya di sektor infrastruktur.
“Memang harus kita akui kita belum bisa mengentaskan semua. Kondisi jalan di Kabupaten Trenggalek masih banyak,” jelasnya.
Pemerintah daerah berharap evaluasi melalui LKPJ ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mempercepat pembangunan, terutama di sektor infrastruktur. (ADV)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wahyu Asmoro |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi