JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Eko Wuryanto ikut perihatin, terkait kurang seriusnya pemerintah terhadap keselamatan tenaga kesehatan.
Menurut dia, informasi yang disampaikan oleh ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Jember, memang keadaannya demikian.
"Jember kekurangan APD Nakes yang disampaikan Ketua PPNI Jember, itulah faktanya," ungkap Eko, Minggu (18/07/2021) lewat selulernya.
Dia menilai, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jember belum cukup porsi untuk mejamin keselamatan Nakes.
"Kekurangan APD, jadi penyebab utama tingginya Nakes terpapar sakit dan gugur saat menangani pasien Covid-19," tegas Eko.
Melihat kondisi itu, legislator Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mendesak, kepada kepala daerah segera mencari solusi cepat.
"Bila tidak, akan ada efek domino. Karena beban kerja Nakes akan meningkat sehingga berpotensi sakit dan terpapar, stres dan beban psikologis," pungkasnya.
Pernyataan senada disampaikan oleh salah seorang (suami) keluarga tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Jember.
Menurut dia, apa yang dilakukan istri di rumah sakit adalah bentuk pengabdian.
"Tapi tolong pemerintah, jangan konyol segera ambil langkah. Kalau bukan karena pengabdian, mungkin sudah saya suruh berhenti, karena ini menyangkut nyawa," ungkap pria yang enggan disebutkan namanya.
Dirinya menyebut, jumlah upah yang diterima dengan beban kerja dan resiko tidak berbanding lurus dengan upah yang diterima.
"Kondisi honorer Nakes, sangat miris mas. Bayangkan, kalau upah hanya satu juta sekian. APD demi keselamatan sekali beli yang standart 300.000, bisa dibayangkan sudah. Tidak beli, kami waswas sebagai keluarga," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Tamara Festiyanti |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi