SUARA INDONESIA, LAMONGAN - Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf meminta agar tim percepatan penurunan stunting (TPPS) di Kabupaten Lamongan untuk terus memasifkan konsistensi penurunan prevalensi stunting.
Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Rouf ketika rapat evaluasi TPPS di Aula Gadjah Mada Pemkab Lantai 7, Kamis (28/11/2024).
"Walaupun capaian angka prevalensi stunting kita sudah rendah yakni 9,4 persen. Angka tersebut jauh dibawah target nasional maupun provinsi. Namun TPPS jangan berhenti, intervensi penurunan angka stunting harus tetap dijalankan secara masif, terukur, dan berkelanjutan," kata Pak Rouf.
Selain untuk menurunkan prevalensi stunting, lanjut Pak Rouf, konsistensi tersebut juga bertujuan agar mampu mengukur tingkat ketepatan sasaran program yang sudah dilaksanakan.
Pak Rouf yang juga sebagai Ketua TPPS Kabupaten Lamongan menekankan agar kegiatan evaluasi ini dijadikan sebagai media menyampaikan laporan apa yang sudah dilaksanakan, rencana kedepan, dan solusi dari kendala yang ditemukan di lapangan.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk percepatan penurunan stunting tertuang pula dalam Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan. Peraturan tersebut mengacu pada Perpres nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Lamongan Aini Mas'idha menyampaikan angka prevalensi 9,4 persen saat ini, TPPS Kabupaten Lamongan memfokuskan pada pelaksanaan intervensi sensitif.
Karena intervensi ini secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting, seperti perbaikan pola asuh, pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana air bersih dan jamban yang sehat.
Realisasi intervensi sensitif di Kota Soto salah satunya adalah Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Dimana saat ini hampir seluruh orang tua yang memiliki balita Kabupaten Lamongan sudah mengikuti SOTH.
"Dalam mengupayakan penurunan stunting, kami berkoordinasi lintas sektor. Tujuannya mampu melaksanakan intervensi sensitif hingga spesifik. Sehingga target kita sebagai daerah zero stunting terealisasikan," kata Aini.
Aini memaparkan hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) tahun 2024 pada bulan Februari berada pada angka 4,11 dan 3,6 di bulan Agustus.
Sekadar diketahui, pada kegiatan evaluasi TPPS ini, Wakil Bupati Lamongan juga menyerahkan bina keluarga balita (BKB) kit kepada 34 desa lokus stunting di Kabupaten Lamongan. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi