TUBAN, Suaraindonesia.co.id - Warga miskin Kabupaten Tuban di bawah kepemimpinan Bupati Aditya Halindra Faridzky berhadapan dengan sulitnya mengakses pelayanan kesehatan. Upaya pemerintah untuk menghadirkan fasilitas kesehatan bagi kaum marjinal pun masih sangat jauh dari yang diharapkan.
Persoalan tersebut diungkap Wakil Ketua DPRD Tuban Andi Hartanto disela Rapat Gabungan Komisi dengan Eksekutif dalam Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD pada Sabtu (22/07/2024) kemarin.
Sebelumnya, DPRD Tuban mendapat laporan dari masyarakat bahwa tidak bisa terlayani saat berobat di Rumah Sakit dr Koesma. Musababnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimiliki terblokir. Agar bisa mendapat perawatan, warga yang tidak memiliki uang itu diminta membuat surat keterangan miskin (SPM).
Namun tidak semudah seperti membalik telapak tangan, warga tersebut harus pontang-panting menghadapi administrasi yang berbelit agar bisa mendapat label sebagai orang "miskin".
"Warga miskin ini pada hari Jumat datang dua kali ke Mall Pelayanan Publik agar bisa mendapat SPM, namun justru ditolak karena tidak masuk data di bansos Dinsos. Bahkan didampingi Tenaga Ahli Fraksi DPRD juga ditolak. Tentu ini tidak baik," ungkap Andi Hartanto.
Andi mengatakan, pelayanan kesehatan untuk warga miskin menjadi kewajiban semua pihak serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan jangan sampai dipersulit pada persoalan administrasi. "Kasihan warga miskin ini sudah tidak punya uang dan tidak tahu harus kemana ketika harus mengurus administrasi," ujarnya.
Andi meminta Pemkab Tuban melakukan integrasi pelayanan kesehatan dengan instansi lain. Hal ini, diharapkan nantinya ketika warga miskin mengalami kendala, seperti KIS terblokir tidak lagi kelabakan dan merasa di pingpong.
"Tentu ini menjadi catatan dan evaluasi kita bersama. Mohon Pak Sekda menu pelayanan kesehatan bagi warga miskin ini ditambah," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tuban Budi Wiyana menyayangkan kejadian tersebut bisa terjadi. Ia menyebut, akan memanggil pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.
"Kita belum tahu detailnya seperti apa. Nanti kita akan panggil yang berkaitan untuk klarifikasi. Dan pastinya kita akan lakukan evaluasi" kata Budi—sapaannya.
Terpisah, Direktur RSUD dr Koesma Tuban Moh Masyhudi menjelaskan, warga miskin yang yang menjadi sorotan DPRD sejak awal telah mendapat perawatan. Namun, pihak RSUD harus memastikan administrasi bahwa pasien itu ditanggung negara atau umum.
"Kemarin itu UGD sudah dapat perawatan saya sendiri langsung turun menangani. Namun kita harus memastikan pasien ini ditanggung oleh BPJS, pemerintah atau umum. Penanggungnya harus jelas," jelas Masyhudi.
Jika ada pasien benar-benar tidak mampu, lanjut Masyhudi, kemudian tidak memiliki KIS atau yang lainnya, secara administrasi harus melampirkan SPM untuk menjadi dasar RSUD. Melihat permasalahan yang ada, Masyhudi siap pasang badan kepada warga miskin ketika ada kesulitan.
"Siapapun yang masuk ke RSUD kami layani, tapi harus jelas ini tanggung siapa. Orang miskin sendiri ini kan dipelihara oleh negara, jadi jangan dipersulit di SPM. Jangan kita mendzolimi warga miskin," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Lutfi Hidayat |
Komentar & Reaksi