SUARA INDONESIA, PROBOLINGGO - Halaqah Fikih Peradaban II digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlatul Muta'allimien, Kelurahan/Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (22/12/2023).
Hadir sebagai pembicara pada kegiatan tersebut, Wakil Ketua Lembaga Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Hasanuddin Ali.
Dia menyebut, NU secara organisatoris memang tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun, menurutnya bukan berarti kaum santri tidak boleh berpolitik.
"Untuk urusan politik atau santri berpolitik, kita kembalikan lagi kepada personal (santri) nya. Ini bukan berarti santri tidak boleh berpolitik ya," ungkapnya di hadapan para Gus dan Ning yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Hasanuddin Ali menambahkan, NU akan tetap berpegang teguh pada politik kemanusiaan dan kebangsaan, siapapun nantinya yang akan terpilih sebagai pemimpin pada Pemilu 2024 mendatang.
"Perlu diingat, peradaban manusia itu setiap saat bisa berubah. Sehingga, arti peradaban sangat luas maknanya," terangnya.
Mendampingi Hasanuddin Ali, Pengasuh Ponpes Putri Raudlatul Muta'allimien yang juga Dosen Ilmu Politik Unuja Paiton Probolinggo, KH. Abdul Aziz, mengatakan, ia dan kalangan pesantren sangat mendukung jika ada santri yang terlibat dalam politik praktis.
"Karena jika kita acuh tak acuh terhadap politik, maka kita juga yang akan rugi. Karena setiap kebijakan itu diatur oleh politik, seperti halnya pendidikan, izin pendirian pesantren dan sebagainya. Semua itu diatur dengan kebijakan politik," jelasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lutfi Hidayat |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi