SUARA INDONESIA, TUBAN - Lebih dua tahun, gedung baru Pengadilan Negeri Tuban, Jawa Timur, yang menelan anggaran Rp 13,5 miliar, terbengkalai dan belum dapat difungsikan. Pembangunan gedung dua lantai di Jalan Wahidin Sudirohusodo tersebut telah rampung sejak Desember 2021.
Dari pantauan Suara Indonesia, gedung yang berdiri satu kompleks dengan Mall Pelayanan Publik (MPP) Tuban, ini tampak tak terurus. Cat temboknya mulai pudar dan halamannya dipenuhi rumput liar.
Pada tahun 2023, Pemkab Tuban dan Mahkamah Agung (MA) telah bertemu untuk membahas nasib gedung baru Pengadilan Negeri Tuban. Namun dalam pertemuan tersebut keduanya belum mencapai kata sepakat.
Dikonfirmasi terkait gedung baru yang terbengkalai pada Rabu (21/02/2024), Humas Pengadilan Negeri Tuban Rizki Yanuar menggemukkan saat ini Ketua Pengadilan Negeri Tuban baru mempelajari dokumen dan berkoordinasi dengan MA ihwal gedung baru yang belum bisa difungsikan.
Sebab Ketua Pengadilan Negeri Tuban Irwansyah Putra Sitorus baru seumur jagung menjabat terhitung sejak Desember 2023, menggantikan Arief Budiono.
"Pimpinan Pengadilan Negeri Tuban baru menjabat akhir Desember 2023. Pimpinan ini masih tahap mempelajari seperti apa dokumen-dokumennya dan sebagainya. Dan ini masih tahap koordinasi dengan Mahkamah Agung," ujar Rizki.
Menurut Rizki, dalam proses mempelajari dokumen tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Harus teliti dan benar-benar cermat untuk menghindari masalah di kemudian hari.
"Ini bukan sesuatu yang sederhana, tentunya ada terkait masalah perizinan dan norma-norma yang lain," kata Rizki.
Lebih lanjut, Rizki mengaku bahwa saat ini belum bisa memastikan apakah gedung baru Pengadilan Negeri Tuban bisa ditempati dalam tahun ini. Sebab, dirinya menyebut hal itu merupakan kewenangan pimpinan dengan MA.
"Kita tidak bisa menentukan akan ditempati kapan, karena masih tahap koordinasi dan itu lebih ranahnya pimpinan dengan pusat," tandasnya.
Sekadar diketahui, Pemkab Tuban membangun gedung baru Pengadilan Negeri Tuban pada April 2021. Bangunan dua lantai itu berdiri diatas lahan dua hektar dengan anggaran Rp 13,5 miliar dari APBD.
Dana sebesar itu digelontorkan untuk membangun fasad dan ruang pelayanan masyarakat dan ruang sidang. Hanya saja, lantai dua yang rencananya digunakan ruang ketua, hakim dan panitera, arsip ini belum terbangun. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Irqam |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi