SUARA INDONESIA, JAKARTA - Pembubaran Kabinet Perang Israel oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menimbulkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di kalangan politisi dan masyarakat internasional.
Keputusan ini diambil pada Senin, 17 Juni 2024, dan diumumkan oleh beberapa pejabat Israel yang berbicara tanpa menyebut nama karena tidak berwenang mengungkapkan informasi tersebut kepada media.
Pembubaran ini terjadi hanya seminggu setelah Benny Gantz, anggota Knesset dari pihak oposisi dan mantan panglima militer, keluar dari koalisi pemerintahan.
Kabinet Perang yang dibentuk selama konflik Israel-Hamas terdiri dari tiga anggota utama, Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Benny Gantz.
Gantz diketahui frustrasi dengan cara Netanyahu menangani perang di Gaza.
Dia menuntut pembentukan kabinet kecil yang dipimpin oleh Gallant sebagai upaya mengesampingkan anggota parlemen sayap kanan dalam pemerintahan.
Gantz, dalam sebuah pernyataan pada 18 Mei 2024, menegaskan bahwa jika Netanyahu mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, dia akan mendukung perjuangan ini.
Namun, jika Netanyahu memilih jalur fanatik, Gantz akan keluar dari pemerintahan.
Pembubaran Kabinet Perang ini dipandang oleh beberapa pengamat sebagai langkah yang dapat memperumit upaya internasional untuk menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Kritikus menuduh bahwa keputusan Netanyahu dipengaruhi oleh kelompok ultranasionalis dalam pemerintahannya yang menentang kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas dengan imbalan pembebasan sandera.
Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dia memikirkan kepentingan terbaik bagi negaranya.
Di dalam negeri, ribuan warga Israel melakukan protes di luar Knesset, menuntut pemilu segera dan pembebasan sandera yang masih ditahan di Gaza.
Banyak warga yang prihatin dengan nasib para sandera dan menuduh Netanyahu mendahulukan kepentingan politik di atas kepentingan nasional.
Avi Ofer, ketua Gerakan Demokrasi Israel yang sedang mogok makan selama tujuh minggu untuk mendukung pembebasan sandera, menyatakan harapannya agar pemerintahan segera berganti dan kesepakatan untuk menghentikan perang bisa tercapai.
Di sisi lain, utusan khusus Amerika Serikat, Amos Hochstein, melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog sebagai bagian dari upaya diplomatik AS untuk mengatasi konflik di wilayah tersebut.
Mereka membahas serangan roket tanpa henti dari Hizbullah dan pentingnya memulihkan keamanan di perbatasan utara Israel.
Pembubaran Kabinet Perang Israel oleh PM Benjamin Netanyahu membawa dampak signifikan terhadap upaya gencatan senjata dan stabilitas politik di Israel.
Langkah ini memicu reaksi dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, yang mendesak agar pemerintah mengambil langkah bijak demi kepentingan nasional dan perdamaian regional. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Aditya |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi