SUARA INDONESIA

DPRD Surabaya Kecewa Kinerja BPKAD Tak Becus Kelola Aset Pemerintah Kota

Lukman Hadi - 13 June 2026 | 10:06 - Dibaca 59 kali
News DPRD Surabaya Kecewa Kinerja BPKAD Tak Becus Kelola Aset Pemerintah Kota
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin. (Foto: Lukman/Suara Indonesia)

SUARA INDONESIA, SURABAYA - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin menyoroti kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dianggap lamban, tidak responsif, serta berbelit-belit dalam mengelola aset milik pemerintah kota.

Ia menilai banyak aset Pemkot Surabaya yang terbengkalai dan gagal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Banyak aset tidak terpakai, tapi saat warga ingin memanfaatkan secara legal justru dipersulit. Ini yang harus dievaluasi total," ujar Saifuddin, Sabtu (13/6/2026).

Dalam pembahasan aset secara keseluruhan, sorotan paling mencolok terjadi pada aset di kawasan Wonokusumo, Kelurahan Tambak Wedi. Lahan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan publik itu justru berubah fungsi menjadi lokasi aktivitas negatif.

"Ini sangat memprihatinkan. Ketika dibiarkan, aset jadi sarang masalah sosial. Tapi saat rakyat ingin memanfaatkan secara baik malah dipersulit. Jangan sampai yang niat baik justru dianggap pelanggar," kata Saifuddin.

Menurut Bang Udin, kondisi tersebut mencerminkan adanya masalah serius dalam pola pikir dan tata kelola birokrasi di tubuh BPKAD.

Ia menegaskan bahwa aset daerah bukan milik pribadi pejabat, melainkan milik seluruh warga Surabaya yang harus dikelola secara transparan dan produktif.

DPRD Surabaya juga mengungkap banyaknya pengajuan pemanfaatan aset oleh masyarakat yang tidak mendapat respon. Hal ini dinilai memperburuk kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

"Pengabdian itu bukan sekadar administrasi. Yang terpenting adalah dampaknya benar-benar dirasakan rakyat," tegas politisi akrab disapa Bang Udin itu.

Sebagai langkah konkret, Bang Udin beserta Komisi A berencana turun langsung ke lapangan bersama jajaran BPKAD untuk meninjau kondisi aset yang bermasalah. Upaya ini diharapkan menjadi titik awal pembenahan menyeluruh.

"Kita jadwalkan turun bersama. Ini demi kepentingan rakyat, bukan politik. Asas keadilan harus ditegakkan," tutupnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Lukman Hadi
Editor : Alfiana Putri

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV