SUARA INDONESIA, JEMBER - Anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Dhafir Syah ikut angkat bicara, terkait ramainya kontroversi kebijakan Bupati Jember kepada sejumlah aparatur sipil negara.
Menurut Dhafir, sebagai wakil rakyat dirinya mengaku merasa perlu ikut berkomentar. Tetapi, bukan dalam rangka berpihak kepada yang pro dan kontra.
"Kami sebagai wakil rakyat juga punya mata dan telinga. Serta wajib, kami suarakan terkait banyaknya keluhan dari pada ASN ini," katanya.
Kata dia, karena ini sebagai amanah dan kewajiban moral yang harus disuarakan. Sehingga, dirinya perlu memberikan masukan dan catatan terhadap kebijakan itu.
"Sebenarnya kebijakan itu sangat membantu dan menjadi corong. Tetapi, manakala itu sudah diluar kewajaran dan dibumbui dengan rasa ketakutan atau ketidak keikhlasan ini yang menjadi masalah," ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai, kegiatan yang awalnya tujuannya baik lewat media sosial menjadi terbalik.
"Manakala, diikuti dengan punisment dan Sanksi sehingga bayangan-bayang dan mereka merasa dihantui dengan potensi pengurangan TPP atau dalam hal ini penilaian kinerja yang kurang. Ini yang menjadi sumber bermasalah," sebutnya.
Maka dari itu, legislator yang berlatar belakang perawat ini meminta, jika kebijakan itu dilanjutkan untuk konten dikembalikan kepada instansi dan substansinya masing-masing.
"Kembalikan saja sesuai substansinya dan unit kerja masing-masing jalur OPD mereka. Yang kesehatan, kembalikan peran dan tugas pokok fungsi mereka sebagai fungsi pelayanan tentang standart nilai minimal tentang standart service exelent," katanya, Senin (08/06/2026) lewat pesan voice notenya.
Sementara untuk tenaga pendidik atau guru, diberdayakan untuk mengupload kegiatan kegiatan kreatifitas dan inovasi sekolah masing-masing.
"Misalkan, konten bagaimana pola cara mendidik anak. Bagiamana, bisa memberikan dampak positif atau kontribusi dunia pendidikan di Kabupaten Jember," paparnya.
Sebelumnya sekretaris PGRI Jember Taufiqur Rahman merespon keras, kebijakan Bupati Jember kepada sejumlah guru.
Taufiq menilai, kebijakan itu terkesan ngawur. Karena banyak guru yang mengadukan kepada PGRI, mengalami ketakutan dan khawatir berdampak kepada profesi dan kinerja mereka.
Begitupun aktivis pendidikan Subariyanto juga bernada sama. Menurutnya, kebijakan wajib upload yang diikuti dengan tekanan baru pertama kali dalam sejarah Jember.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi