KEEROM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Repoblik Indonesia melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten Keerom, yang berlangsung di Arso Grande Hotel, Kamis (11/02/2021) kemarin.
Hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator dan Supervisi KPK RI Wilayah V Provinsi Papua, Drs. Ismail Hindersah, Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, Sekda Keerom, drs. Irewan, MMT, MMPd, Asisten I, Daniel Panca Pasanda, S.STP, M.Si, Asisten II, Drs. Edy Y. Buntan MSi, Kepala BPKAD Keerom, Drs. Triswanda Indra, S.PT, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Keerom.
Wabup Keerom, Piter Gusbager SHut, MUP mengakui sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh KPK RI dalam rangka Renaldi pencegahan di Kabupaten Keerom. Mengingat peringkat Pemakab Keerom di tahun 2019 yang berada posisi 4 dengan skor 64%, dan di tahun 2020 berada diposisi 3 dengan skor 44% yang meski menurun 20 persen namun secara peringkat justru meningkat.
"Ada beberapa catatan untuk pokja yang harus kita benahi, misalnya untuk asset, pengadaan tanah, ini harus jadi perhatian. Selain itu juga menyangkut potensi pajak, mulai dari perencanaannya, penataan usahaannya yang harus transparan dan bertanggungjawab agar bisa dipantau baik,"ujar Piter Gusbager usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Keerom bersama KPK RI.
Sementara itu Koordinator pencegahan KPK Wilayah Papua, Ismail Hindersah menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan KPK saat ini lebih menitikberatkan pada upaya-upaya pencegahan.
"Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi ini dalam upaya mencegah korupsi dan juga untuk mendorong tata kelola Pemerintah yang baik di Provinsi Papua khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom,"tuturnya.
Dalam Rapat Koordinasi ini juga KPK mendorong adanya sarana monitoring centre atau sebuah aplikasi berisikan indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing OPD terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom sehingga indikator itu menunjukkan harus dipenuhi.
Karena dalam rangka sistem yang ada harus terbangun dengan baik untuk mengurangi kebocoran-kebocoran atau penyimpangan yang mungkin terjadi, kemudian resiko-resiko terhadap adanya tindakan korupsi.
"Kegiatan kali ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa tahun sebelumnya. Memang ada sedikit penurunan peringkat bagi Keerom dalam upaya pencegahan korupsi terutama di tahun 2020, namun hal itu bisa dimaklumi, karena masa pandemic Covid-19,"bebernya.
Renaksi yang sudah berjalan sejak 2016 di keerom diakuinya merupakan kelanjutan program pencegahan korupsi. Hal ini diakuinya sebuah evaluasi rutin yang mendorong adanya tata kelola pemerintah yang baik.
"Memang ada penurunan kinerja Pokja, namun ini bisa dimaklumi karena kami selama 2020 juga tidak ke Papua karena masa Pendemi Covid-19, ini bukan sebuah kelalaian atau kekurangan, mungkin karena keterbatasan di situasi Covid-19, namun diharapkan tahun 2021 ini bisa lebih baik lagi,"ungkapnya.
Sedangkan Kepala Inspektorat Keerom, Vincen Jehandu, mengemukakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap Pokja yang terlibat penanganan pencegahan korupsi.
"Pokja yang akan jadi perhatian, agar lebih siap dalam menyampaikan dokumen sesuai tugas pokoknya, ini menjadi catatan penting terutama bagi pokja-pokja yang indikasinya sangat jauh dan rendah dalam penyampaian realisasi ketaatan yang berhubungan dengan penanganan korupsi, akan kita pantau dan panggil pokja tersebut,"tegas Vincen.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi