SUARA INDONESIA

Santri di Ponpes Magetan Dibekali Pendidikan Politik, Hindari Salah Pilih Pemimpin

Prabasonta/Erik P - 18 August 2024 | 07:08 - Dibaca 1.27k kali
Pendidikan Santri di Ponpes Magetan Dibekali Pendidikan Politik, Hindari Salah Pilih Pemimpin
Santri di Ponpes Temboro Magetan belajar tentang fiqih politik, memahami cara memilih pemimpin yang baik. (Foto: Yoni Setyo R/SuaraIndonesia.co.id)

SUARA INDONESIA, MAGETAN – Santri di pondok pesantren, umumnya hanya dikenal belajar agama. Namun siapa sangka, santri ternyata juga belajar kepemimpinan dan politik. Bahkan, ada kurikulum khusus dalam pendidikan fiqih yang membahas tentang tata cara memilih pemimpin yang baik.

Pendidikan politik tersebut salah satunya diajarkan di Pondok Pesantren Al Fatah yang populer dengan sebutan Ponpes Temboro di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ponpes tersebut berdiri diatas lahan 50 hektare dengan jumlah santri/santriwati di atas 32 ribu lebih.

Terkait pilkada tahun ini, para santri diajarkan pendidikan fiqih yang mempelajari bagaimana memilih pemimpin. Selain itu, para santri juga diizinkan pada waktu tertentu melihat dengan teknologi terkait rekam jejak calon tersebut. Agar mereka tak seperti memilih kucing dalam karung.

"Kami mengajarkan dengan pendidikan kurikulum Fiqih bagi para santri, agar dapat memilih pemimpin. Baik kepala daerah maupun presiden. Selain itu, para santri juga dapat melihat histori calon pemimpin mereka melalui internet," kata Barli Musaddad, Kepala Madrasah Aliyah Al Fatah Temboro.

Menurut pengamat politik Magetan, Muries Subiyantoro, keberadaan pesantren di Kabupaten Magetan, sudah dinamis dan moderat. Tidak klasik seperti sebelumnya. Peran ponpes menggalakkan pendidikan demokrasi dinilainya juga cukup signifikan. Ada sekitar 80 ponpes yang cukup berpengaruh di Kabupaten Magetan.

Namun demikian, kata dia, pendidikan politik di Magetan sifatnya masih formalistis. Dinamikanya terbatas pada tingkat penyelenggara dan peserta pemilu/pilkada. Padahal, pendidikan politik seharusnya dilakukan secara bersama oleh semua pihak. Peran pesantren yang terlibat dalam pendidikan politik disebutkan berkontribusi signifikan agar pemilih, khususnya pemilih pemula, semakin melek terhadap politik.

"Pendidikan politik seharusnya menjadi tanggung jawab semua stakeholder, sehingga tidak hanya menjadi formalitas. Saya meyakini, pendidikan politik akan menggerus praktik money politics," jelasnya. (*)

Pewarta: Yoni Setyo R

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Prabasonta/Erik P
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya