SUARA INDONESIA, BLORA - Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Blora berkomitmen menerapkan pendidikan inklusi dengan melibatkan siswa disabilitas dalam proses pembelajaran nonformal, termasuk program kejar paket.
Kepala SKB Blora Jumini mengatakan, saat ini terdapat sedikitnya 10 siswa penyandang disabilitas yang mengikuti pendidikan dari Paket A hingga Paket C.
"Setiap angkatan dari Paket A sampai Paket C ada semua. Semua ikut satu kelas yang sama dengan umumnya, sehingga tidak ada perbedaan dalam pembelajaran," ujar Jumini dikantornya, Senin (13/4/2026).
Selain pada program kejar paket, pendidikan inklusi juga diterapkan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada di bawah pengelolaan SKB.
Ia menyebutkan sejumlah anak didik di PAUD memiliki beragam kondisi, seperti keterlambatan bicara (speech delay), autisme yang memengaruhi interaksi sosial, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) nonautisme, hingga gangguan penglihatan.
Menurut dia, untuk mendukung penanganan tersebut pihaknya melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan.
"Langkah pertama yang kita lakukan itu melakukan koordinasi dengan puskesmas. Selanjutnya meminta rekomendasi untuk pendampingan ke RSUD. Kita sifatnya menstimulasi anak, kalau penanganan kita serahkan ke yang berkompeten yaitu RSUD," jelasnya.
Ia menambahkan setiap penerimaan peserta didik baru, baik pada tingkat PAUD hingga Paket C, SKB melakukan observasi awal guna memahami kondisi peserta didik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan orang tua terkait penanganan yang telah dilakukan sebelumnya.
"Kita berkonsultasi ke rumah sakit itu setahun satu kali untuk melihat perkembangan anak, kita juga melibatkan orang tua agar bisa memahami kondisi anak bila di rumah," katanya.
Sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang ramah disabilitas, beberapa ruang kelas di SKB juga telah dipasang guiding block atau jalur pemandu bagi siswa tunanetra.
"Diharapkan pemasangan tersebut membantu siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan dapat memasuki kelas pembelajaran," ujarnya.
Menurut Jumini, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak.
"Pendidikan itu hak dasar setiap anak. Semua anak itu punya kelebihan masing-masing. Tugas kita berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pengetahuan siswa," katanya.
Ia menambahkan saat ini siswa disabilitas di SKB dari Paket A hingga Paket C didominasi penyandang disleksia atau keterlambatan dalam kemampuan membaca.
"Kalau yang disleksia Paket B kelas 8 itu pun belum bisa baca. Lalu ada yang kelas 12 itu bacanya masih mengeja, sementara saat menulis bacaan yang dilihat itu per huruf bukan per kata yang dicontohkan," ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya terus memberi semangat kepada para pendidik agar tetap sabar dalam memberikan pembelajaran kepada para siswa.
Tak hanya kepada guru, motivasi juga diberikan kepada peserta didik agar tidak menyerah serta menanamkan kedisiplinan dan keterampilan yang bermanfaat di masa depan.
"Kalau membuat cerdas mungkin terlalu jauh. Tapi saya berupaya agar mereka tidak patah semangat dan tetap bisa memiliki keterampilan yang bermanfaat di kemudian hari," katanya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Team Work |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi