JEMBER - Ratusan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember, menilai bupati masih pin-plan terkait kebijakan.
Menurut mereka, banyaknya persolan yang terjadi di Kabupaten Jember akibat kebijakan yang kurang berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Tepat tanggal 10 Bupati Jember (H.Hendy) sudah bertemu dengan pengusaha tambang. Parahnya lagi, bupati memberikan sinyal untuk dipermudah izin penambangan. Kami menolak keras," pekik, Sony salah seorang koordinator aksi saat berorasi bersama ratusan mahasiswa di halaman Pemkab Jember, Rabu (16/06/2021).
Mahasiswa menuding, Peraturan Daerah (Perda) RT/RW yang seyogyanya harus dipatuhi, justru hanya menjadi peraturan formalitas.
"Sementara pelaksanaannya, masih tidak sesuai harapan. Kami sangat kecewa dengan pejabat Pemkab Jember," lantangnya menyuarakan.
Massa juga menyerukan kepada pemrintah dan aparat, agar kesan tindakan kriminalisasi tidak dijadikan senjata untuk menakut-nakuti rakyat.
"Jangan sampai ada kata kriminalisasi kepada petani dan nelayan. Karena kami, siap membela rakyat," pungkasnya.
Massa juga mendesak, Bupati Jember keluar dan menemui pendemo. Agar apa yang menjadi aspirasi mahasiswa tersampaikan.
Namun, beberapa jam menunggu, Bupati H.Hendy tidak kunjung keluar.
"Mana yang terhormat Bapak Bupati Jember. Temui kami, kami menyuarakan aspirasi rakyat," lantangnya.
Selain menyuarakan anti tambang, massa juga mendesak Bupati Jember untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambak yang tidak berizin.
Aksi dikawal ketat oleh puluhan personel dari Polres Jember dengan berseragam lengkap.
Polisi juga memagari halaman Pemkab Jember, dengan kawat berduri dan dilanjutkan dengan penyemprotan disinfectan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Yuni Amalia |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi