SUARA INDONESIA, SUMENEP – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep memetakan 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan sebagai wilayah rawan kekeringan pada musim kemarau 2026.
Pemetaan tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penanganan, mulai dari distribusi air bersih hingga pembangunan sumber air di wilayah yang paling rentan.
Pemetaan itu mengacu pada Keputusan Bupati Sumenep Nomor 100.3.3.2/185/KEP/013/2026 tentang Penetapan Lokasi Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026.
Dalam keputusan tersebut, sejumlah desa diklasifikasikan ke dalam kategori kering kritis, kering langka, kering langka terbatas, hingga kering langka kritis, sesuai tingkat kerawanannya.
Sekretaris BPBD Kabupaten Sumenep Abd. Kadir, mengatakan pemetaan tersebut telah disusun sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mulai berlangsung pada Juli.
Wilayah dengan status kering kritis menjadi prioritas utama karena berpotensi lebih cepat mengalami penurunan ketersediaan air bersih.
Menurutnya, daerah yang masuk kategori kering kritis umumnya mulai membutuhkan bantuan air bersih setelah sekitar satu bulan memasuki musim kemarau. Karena itu, BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
"Sudah ada pemetaan. Biasanya setelah satu bulan musim kemarau, daerah-daerah yang kering kritis mulai membutuhkan suplai air bersih. Itu memang menjadi prioritas yang perlu kita suplai di awal," kata Abd. Kadir, Kamis (2/7/2026).
Berdasarkan pemetaan tersebut, wilayah dengan kategori kering kritis tersebar di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Arjasa terdapat Desa Gelaman dan Buddi. Kecamatan Gayam meliputi Desa Gendang Barat dan Nyamplong, sedangkan Kecamatan Giligenting mencakup Desa Lombang.
Selanjutnya, Kecamatan Kangayan memiliki lima desa berstatus kering kritis, yakni Timur Jangjang, Torjek, Daandung, Batuputih, dan Cangkramaan. Di Kecamatan Manding, status serupa ditetapkan untuk Desa Lalangon dan Kasengan.
Sementara itu, Kecamatan Pasongsongan meliputi Desa Prancak dan Montrona, Kecamatan Ra'as mencakup Desa Brakas dan Tonduk, Kecamatan Rubaru terdapat Desa Rubaru, sedangkan di Kecamatan Talango meliputi Desa Essang, Padike, Kombang, dan Poteran.
Selain itu, sejumlah desa juga masuk kategori kering langka kritis, seluruhnya berada di Kecamatan Pragaan, yakni Desa Karduluk, Kadurala Timur, Pragaan Laok, Jeddung, dan Larangan Perreng.
Adapun desa-desa lainnya tersebar dalam kategori kering langka maupun kering langka terbatas di Kecamatan Ambunten, Batang-batang, Batuputih, Ganding, Guluk-Guluk, Masalembu, Nonggunong, Saronggi, dan Sapeken.
Abd. Kadir menjelaskan, pemetaan tersebut tidak hanya digunakan untuk menentukan lokasi distribusi air bersih, tetapi juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam menjalankan langkah mitigasi jangka panjang.
Lebih lanjut, BPBD telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas PUTR dan Kodim, untuk memperluas program pengeboran sumur di wilayah yang selama ini mengalami kekeringan berulang.
Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Sejumlah daerah yang sebelumnya masuk kategori kering kritis kini mengalami perbaikan kondisi sehingga ketergantungan masyarakat terhadap bantuan distribusi air bersih mulai berkurang.
"Ada beberapa daerah yang awalnya kering kritis, sekarang sudah menjadi kering langka dengan bantuan pengeboran yang dilakukan pemerintah, termasuk bersama Kodim. Upaya ini terus kami lakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap suplai air bersih dari pemerintah," pungkas Kadir. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi