Debat Cawabup Banyuwangi, Pengamat Politik: Penampilan Sugirah di Luar Perkiraan

Politik

BANYUWANGI- Pengamat Politik dan Komunikasi, Ahmad Syauqi, menilai penampilan calon Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah, dalam debat publik Cawabup Pilkada Banyuwangi pada Sabtu (21/11/2020) malam, di luar perkiraan. 

Menurut dia, yang menarik dalam debat tersebut adalah penampilan Sugirah. Beberapa hari sebelum debat, Cawabup nomor urut 2 Sugirah banyak dibully di media sosial karena pembawaannya yang selama terkesan ndeso, menghadapi Cawabup nomot urut 1 Gus Riza yang terkesan akademisi.

"Saya pribadi juga memprediksi Gus Riza bisa menguasai panggung, ternyata Sugirah mampu mengimbangi bahkan lebih unggul," kata Syauqi, Selasa (24/11/2020).

Dalam debat itu, Direktur Media Sinergi Indonesia (MSI) tersebut mengatakan, pembawaan Sugirah yang sederhana mampu membawa bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Sementara Gus Riza lebih banyak menyerang dengan mengkritisi pemerintah dan program lawannya menggunakan bahasa yang akademis dan berbahasa asing.

"Ternyata gelar pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang mampu mengelola diskusi yang lebih baik,” ucap Owner Disca Research and Consultant ini.

Syauqi menjelaskan mempresentasikan bahasa itu tidak mudah. Kadang membuat bahasa dengan istilah yang unik dengan bahasa asing atau ilmiah memang mengesankan orang itu pandai, namun justru menjadikan bahasa itu sulit dipahami, seperti bahasa yang digunakan Gus Riza dalam debat tersebut.

Padahal, lanjut dia, dalam sebuah komunikasi bukan itu tujuannya. Tujuan komunikasi nelainkan bagaimana memahamkan orang terhadap apa yang dibicarakan.

"Komunikator yang baik mampu membuat komunikasi yang bisa dipahami komunikan (penerima pesan). Kalau tidak bisa dipahami, ketinggian, orang justru tidak respect akhirnya," lugasnya.

Sementara Sugirah dengan bahasa yang runtut, santun, dan menggunakan bahasa sehari-hari justru mudah dipahami. Di luar penampilan kedua cawabup dalam debat publik tersebut, Syauqi juga menkritisi pernyataan Gus Riza yang mengkritik syarat IPK calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggi.

Menurutnya tidak salah pemerintah memberikan standar yang tinggi. Ini bagian mendorong mahasiswa Banyuwangi untuk berusaha menjadi lebih baik lagi apabila ingin menjadi PNS.

"Tapi pekerjaan kan tidak hanya PNS, masih banyak ruang pekerjaan lainnya, ketika memang IPK-nya tidak memenuhi syarat. Harusnya ruang-ruang lain itulah yang ditawarkan menjadi solusi. Solusinya apa? Sekarang berapa sih kuotanya PNS. Kan cuma ratusan. Ketika persaingannya ketat itu wajar," katanya. 

Masih Syauqi, dengan syarat IPK tinggi, pemerintah berharap bisa mendapat PNS yang lebih berdaya saing. 

Pernyataan Gus Riza lainnya yang dikritisi Syauqi adalah, tidak melihat keadilan dalam political budgeting selama 10 tahun di pemerintahan saat ini. Syauqi sangat menyayangkan pernyataan tersebut dilontarkan Gus Riza dalam forum terbuka seperti debat publik.

Ini dikarenakan pasangan Gus Riza, Yusuf Wdiyatmoko, adalah Wakil Bupati Banyuwangi saat ini selama 10 tahun.

"Sangat disayangkan kalau itu disampaikan dalam forum terbuka seperti debat publik terbuka. Karena mas Yusuf juga Wakil Bupati Banyuwangi selama 10 tahun. Kalau Gus Riza melontarkan seperti itu, publik melihatnya dengan berbagai penafsiran," sambungnya.

Diterangkan Syauqi, political budgeting merupakan kebijakan pemerintah dalam mendapat, mengelola, dan mengeluarkan anggaran berdasarkan sektor prioritas saat itu. Tentu itu berdasarkan kebijakan pemerintahan Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widiyatmoko.

"Berbicara pemerintahan, tidak bisa memisahkan bupati dan wakil bupati. Ketika Gus Riza menilai tidak melihat keadilan dalam political budgeting, maka wakil bupati selama 10 tahun yang saat ini menjadi calon bupati pasangannya juga masuk di dalamnya,” kata Syauqi.

Karena menurut Syauqi penyusunan anggaran pembangunan pemerintahan daerah disesuaikan dengan program prioritas sebagaimana visi misi yang disusun pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati yang disetujui DPRD.

"Sebenarnya saya menilai penganggaran pemerintah saat ini telah memperhatikan sektor prioritas. Seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, pariwisata," jelasnya. 

Lebih jauh dia mengutarakan, bahkan seperti pariwisata yang digaungkan oleh pemerintah, justru nilainya jauh lebih kecil dibandingkan pertanian. Ini karena untuk pariwisata pemerintah mendorong penganggaran lebih banyak berdasarkan kemampuan secara mandiri.

"Orang melihat pariwisata seperti penyelenggaraan Banyuwangi Festival, menggunakan anggaran yang besar. Padahal anggarannya jauh lebih kecil dibandingkan pertanian. Ini hanya karena pariwisata lebih gebyar saja dibandingkan pertanian," pungkas alumnus Untag Banyuwangi tersebut. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA