LAMONGAN - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan, Abdul Shomad menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan masih abai dan belum serius menyelesaikan masalah banjir tahunan di Bengawan Jero.
Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa salah satu faktornya adalah tidak ada perencanaan serius dan berkelanjutan dari Pemkab untuk penyelesaian masalah serius ini.
"Ya kalau normalisasi hanya formalitas, ya tidak akan berdampak.. Seharusnya ini menjadi program berkelanjutan yang dianggarkan setiap tahun dan bila perlu kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat," ungkap pria yang sebelumnya berpengalaman jadi Kepala Desa ini, Minggu (10/1/2020), malam.
Shomad menegaskan, solusi yang diambil Pemkab harus penanganan jangka panjang yang salah satunya dengan melakukan normalisasi sungai dan waduk-waduk yang mulai dangkal.
"Kami meminta penanganan jangka panjang dengan melakukan normalisasi sungai-sungai, baik sungai sekunder maupun sungai yang primer, dan harus di normalisasi," kata anggota fraksi PDI Perjuangan ini.
"Yang kedua, melakukan waduk-waduk yang ada di Lamongan karena sudah mulai dangkal, dan ketiga menggalakkan penghijauan di wilayah-wilayah tanah ataupun hutan yang kosong. Karena kita semua tahu jika hutan atau tumbuhan dapat menyerap air. Serta yang sering kita amati adalah berkurangnya lahan-lahan resapan. Karena banyak lahan pertanian, perikan yang digunakan untuk perumahan, dan ini juga menjadi dampak melubernya curah hujan ke sungai-sungai itu," tambahnya
Kritik serupa juga disampaikan anggota komisi D DPRD dari fraksi Partai Gerindra, Imam Fadli. Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) itu juga meminta pemerintah untuk normalisasi.
Dia juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk gotong royong membersihkan tumbuhan enceng gondok yang memenuhi sepanjang sungai.
"Pembersihan enceng gondok harus dilakukan secepatnya dengan melibatkan seluruh lapisan elemen masyarakat. Meskipun upaya ini sudah dilakukan tiap tahun, tapi hanya di beberapa titik saja dan belum menyeluruh," ujar mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur ini.
Mantan Wakil Ketua Umum PP IPNU ini juga mendesak agar Pemerintah Daerah menjalin sinergi dengan pemerintah Propinsi dan Pusat dalam menyelesaikan masalah banjir yang terjadi tiap tahun ini.
"Iya penanganan banjir Bengawan Jero yang tiap tahun ini harus dilakukan dengan sinergi antara Pemkab Lamongan dan Pemprov Jawa Timur," pungkas anggota dewan millenial ini.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : M Nur Ali Zulfikar |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi