SUARA INDONESIA, NGAWI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngawi dan BPJS Ketenagakerjaan Ngawi melakukan perjanjian kerja sama terkait perlindungan jaminan sosial bagi Petugas Adhoc Pengawasan Pemilu 2024 di Ngawi.
Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani Ketua Bawaslu Ngawi, Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ngawi, Setyoningsih, di Kantor Bawaslu Ngawi, Kamis (08/02/2024).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ngawi, Setyoningsih menegaskan, perjanjian kerja sama ini terkait perlindungan jaminan sosial untuk petugas Adhoc Pemilu Bawaslu Ngawi.
"Kami sangat berterimakasih pada Bawaslu Ngawi, karena seluruh petugas adhoc Bawaslu Ngawi, baik Panwascam, Sekretariat Kecamatan, PKD maupun PTPS di Kabupaten Ngawi semuanya sudah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan," kata Nuning, panggilan akrab Setyoningsih ini.
Jumlah mereka hampir 3.000 petugas. Mereka mulai Februari ini terlindungi 2 program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan masa perlindungan 3 bulan, kecuali bagi PTPS yang hanya 1 bulan.
Nuning mengatakan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka ini merupakan hasil tindak lanjut dari pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, OPD terkait dan Bawaslu Ngawi.
"Atas kerja sama dengan Bawaslu Ngawi pula, kami juga sudah mensosialisasikan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan ke seluruh Panwascam se-Kabupaten Ngawi. Intinya kami sampaikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan penting bagi para petugas Pemilu," terang perempuan berhijab ini.
Sosialisasi program perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian ini, lanjut Nuning, juga disampaikan Bawaslu Ngawi. "Dari sosialisasi yang diberikan Bawaslu Ngawi, semua petugas Bawaslu seluruh kecamatan jadi paham manfaat dan akhirnya dengan sukarela mendaftarkan diri pada BPJS Ketenagakerjaan," papar Nuning.
"Seluruh anggota Bawaslu akhirnya sepakat ikut BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, dan tentunya di bawah koordinasi dari Bawaslu Kabupaten Ngawi," tandasnya.
"Kami juga sudah menyepakati adanya perlindungan ini. Semua data mereka sebelumnya sudah kami terima melalui kecamatan masing-masing yang dikoordinir oleh Bawaslu," imbuh Nuning.
Penanggung jawab kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka adalah Kepala Sekretariat masing-masing kecamatan, karena untuk pembayaran iurannya akan dikoordinir oleh kecamatan.
Nuning pun mengaku senang atas kepesertaan mereka, karena berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan nyaman dan penuh tanggung jawab, sehingga Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. "Dengan telah terproteksinya para petugasnya, semoga Pemilu nanti semuanya lancar, sehat dan selamat," ujarnya.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ngawi, Zakiah mengapresiasi Bawaslu Ngawi yang diakui sangat membantu BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan seluruh petugas pengawas Pemilu di Ngawi, yang jumlahnya lumayan banyak tapi bisa terkondisikan dengan kompak hingga semuanya terlindungi setelah paham manfaat BPJS Ketenagakerjaan. "Terimakasih Bawaslu Ngawi," ucap Zakiah. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi