SUARA INDONESIA, SURABAYA - Bulan suci Ramadan dimanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempererat tali silaturahmi dengan Pemerintah Daerah. Di Jawa Timur, Safari Ramadan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho.
Setelah beberapa hari bersilaturahmi ke sejumlah mitra kerja, Agung didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo menggelar pertemuan dengan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Asisten I Setdaprov Jatim) Benny Sampirwanto.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Safari Ramadan yang rutin digelar BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta perusahaan-perusahaan yang telah menjadi peserta.
Dalam safarinya, Agung Nugroho mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur. Bahkan, kata dia, pada tahun 2024 ini Pemprov Jatim juga menjadi kandidat sebagai penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award.
"Hal itu dibuktikan dengan adanya dukungan regulasi dan dukungan anggaran. Pemprov Jatim juga konsisten memberikan petunjuk-petunjuk kepada pemerintah kabupaten dan kota terkait optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya usai pertemuan di Pemprov Jatim, Kamis (4/4/2024)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuktikan komitmen tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur.
Agung berharap, pada gelaran Pilkada 2024 nanti Pemprov Jatim juga mendukung agar seluruh penyelenggara Pilkada terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021, kami kembali mengimbau kepada Pemda dan penyelenggara Pilkada untuk mendaftarkan seluruh petugas ad hoc menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.
Momentum Safari Ramadan ini juga dimanfaatkan Agung Nugroho untuk menyampaikan program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda yang disingkat Sertakan. Program ini menawarkan manfaat yang luar biasa bagi setiap individu yang ikut.
"Gerakan ini bagaimana agar ASN yang ada di lingkungan Pemprov Jatim maupun di lingkungan Pemerintah Kota dan Kabupaten bisa ikut mensukseskan program Sertakan ini," ujarnya.
Program Sertakan BPJS Ketenagakerjaan ini mengajak seluruh pekerja formal atau Penerima Upah (PU) untuk turut peduli terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerja BPU yang ada di sekitar mereka.
Program ini bisa diberikan kepada setiap pekerja yang ada di lingkungan atau ekosistem perusahaan seperti mitra catering, driver pribadi, petugas kebersihan sekitar, pedagang kantin, tukang sayur, tukang sampah dan lainnya.
"Misalkan jika ASN punya suami atau istri yang punya pekerja informal bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU)," tuturnya. "Terkait gerakan ini kami juga memohon dukungan dari Pemprov Jatim untuk bisa ikut mensukseskan," imbuhnya.
Pada pertemuan ini, Dewas BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan secara simbolis manfaat untuk peserta di Jawa Timur. Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur mencatat, selama tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur telah membayarkan 570.834 klaim dengan nilai sebesar Rp 6 triliun.
Sedangkan pada tahun 2024, mulai Januari hingga Maret ini manfaat yang sudah disampaikan kepada penerima manfaat peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 94.390 peserta dengan nilai sebesar Rp 1,44 triliun.
Agung Nugroho menyebut, berdasarkan data di atas membuktikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan manfaatnya luar biasa bagi pekerja. Hingga Maret 2024, BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur telah melindungi 5,2 juta pekerja atau 32,4 persen dari keseluruhan pekerja di Provinsi Jawa Timur yang eligible menjadi peserta.
"Dukungan Kepala Daerah sangat penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur Hadi Purnomo menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah setempat sangatlah penting.
"Agar masyarakat pada daerah tersebut dapat terlindungi jaminan sosial, sehingga harapannya masyarakat dapat sejahtera dan aman dalam beraktivitas sesuai dengan pekerjaan masing-masing," tandasnya.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Tanjung Perak Theresia Wahyu Dianti berharap semoga Safari Ramadan Dewas BPJS Ketenagakerjaan semakin mempererat hubungan dengan Pemda Jatim, hingga berdampak pada perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Theresia, untuk perlindungan seluruh pekerja, baik pekerja penerima upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU), masih banyak diperlukan keterlibatan atau peran serta Pemerintah Daerah. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Redaksi |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi