SUARA INDONESIA, JOMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang berhasil menorehkan prestasi di bidang kesehatan. Penghargaan UHC (Universal Health Coverage) kategori Pratama diterima Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo dalam acara UHC Awards 2024, di Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Hadir mendampingi Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, dr Hexawan dan Lilik Herawati, Kepala BPJS Kesehatan Jombang.
"Ada lima kategori penilaian yang telah dilakukan BPJS Kesehatan, dan sebanyak 97,85 persen masyarakat Jombang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga Jombang menerima penghargaan kategori Pratama,” tutur dr Hexawan Tjahja Widada, MKP, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
Adapun Trophy dan Piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy, menyebutkan bahwa Kabupaten Jombang sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Pratama dalam Pencapaian Universal Health Coverage itu, diserahkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan ISSA President Mohammed Azzam.
Kabupaten Jombang mendapatkan prestasi kategori Pratama karena kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 97,85 persen. Sementara tingkat keaktifannya 70 persen, regulasi pendukungnya 100 persen dan tidak ada tunggakan iuran sepanjang 2023 atau terbayar 100 persen.
"Hanya keaktifan yang kurang, jika mendapatkan lebih dari 80 persen mungkin bisa dapat Madya atau Utama. Mungkin penduduk Jombang setelah ikut umum, kemudian pindah kerja atau bagaimana, sehingga menyebabkan tidak seluruh peserta aktif,” kata Kepala Dinas Kesehatan dr Hexawan.
Kedepan, Dinas Kesehatan Jombang berkomitmen untuk meningkatkan prestasi UHC. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan BPJS secara masif. "Biasanya masyarakat kita baru mengurus BPJS ketika sudah kepepet, ini yang perlu kita pahamkan, pentingnya BPJS untuk kesehatan kita,” jelas dr Hexawan.
Sosialisasi bakal dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan utamanya puskesmas-puskesmas. Menyadarkan masyarakat tentang asuransi kesehatan yang sifatnya gotong royong.
Pemkab Jombang juga bakal mengatur APBD menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk mengcover biaya BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga bisa mendapatkan pengobatan yang layak.
”Jadi menambahkan dan menyesuaikan anggaran APBD di Kabupaten Jombang untuk masyarakat yang kurang mampu,” ungkap dr Hexawan.
Pemkab Jombang juga akan melakukan sosialisasi ke para pengusaha, untuk mendaftarkan BPJS kesehatan kepada para pekerjanya. ”Sosialisasi juga akan kami lakukan ke dunia usaha, kita akan libatkan pengusaha,” pungkasnya.
Elke Winasari, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto menyampaikan, bahwa BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto yang menaungi wilayah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang juga turut menerima penghargaan pada acara UHC Award tersebut.
Komitmen UHC Pemerintah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang merupakan suatu prestasi agar terus dipertahankan. Dengan terwujudnya UHC merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan nasional.
Komitmen UHC telah diwujudkan oleh Kota Mojokerto sejak tahun 2017 dimana seluruh penduduk sudah tercover Program JKN, untuk Kabupaten Mojokerto UHC sejak tahun 2022 dengan capaian sebesar 99 persen lebih dari jumlah penduduk sedangkan Kabupaten Jombang UHC sejak tahun 2023 dengan capaian 97 persen, lebih dari jumlah penduduk.
"Dengan komitmen UHC, diharapkan pemerintah daerah dapat mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta JKN," tutupnya. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gono Dwi Santoso |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi