JEMBER, Suaraindonesia.co.id - Disahkannya Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) 2023 mendapat respon positif dari semua kalangan, tidak terkecuali Aktivis Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Seperti yang disampaikan Dedi Hardianto, saat dikonfirmasi Suaraindonesia.co.id, Kamis (05/10/2023) lewat sambungan selulernya.
"Ini angin segar dan menjawab kegelisahan honorer. Namun begitu, tetap dikawal jangan sampai ada data honorer bodong," paparnya.
Menurut Dedi, masyarakat juga berhak ikut mengawasi mekanisme perekrutan ASN khusus honorer.
"Kita berhak tahu, data base yang sudah diajukan ke BKN. By name by address. Kalau perlu dipampang ke media," lanjutnya.
Adapun tujuannya, agar masyarakat tahu dan bisa melihat secara utuh honorer yang masuk data.
"Kalaupun nanti ada kecurangan ada data bodong, masyarakat berhak melaporkan. Itu saja harapan kami," lugas honorer perawat Puskesmas Sumbersari ini.
Penyataan senada juga disampaikan Ketua Aktivis PGRI Jatim Ilham Wahyudi.
Dirinya justru menanggapi lebih keras dan meminta jika ada ditemukan kecurangan data bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum.
"Bisa saja masa kerja berpotensi ditambah. Karena menurut laporan, yang masuk ke kami, ada dugaan oknum kepala sekolah ngangkat anak, ponakan dan orang dekatnya sendiri," tukasnya.
Sebelumnya, MenPANRB Abdullah Azwar Annas saat dikonfirmasi Jejaring Suaraindonesia.co.id memastikan, bahwa tenaga honorer titipan yang datanya tidak valid akan dicoret dari proses seleksi atau proses pengangkatan menjadi PPPK.
"Jika masuk afirmasi tetapi data bermasalah, akan di-takedown,” tegas mantan Bupati Banyuwangi itu.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Tamara Festiyanti |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi