SURABAYA - Kelompok Kerja (Pokja) Jurnalis Dewan Kota Surabaya (Judes) kembali menggelar diskusi Obral-Obrol bertema "Pungli, Tradisi dan Semangat antikorupsi", Kamis (2/3/2023).
Tema diangkat karena maraknya pungutan liar (pungli) di Surabaya. Adapun narasumber yang dihadirkan ialah Anggota DPRD Surabaya, Budi Leksono dan Herlina Harsono Njoto serta akademisi Universitas WR Supratman (Unipra) Surabaya, Siti Lailatus Sofiyah. Sedangkan pemateri keempat dari Diskominfo Pemkot Surabaya tidak bisa hadir karena suatu alasan.
Tampil menyampaikan materi pertama, Budi Leksono mengatakan, tradisi pungli akan selalu terjadi meski di manapun. "Walaupun ada upaya memberantas pungli secara maksimal," kata Budi.
Ia menyampaikan, saat ini Wali Kota Eri Cahyadi memberikan sanksi-sanksi yang sangat keras terhadap oknum pejabat yang melakukan praktek pungli. Begitu juga DPRD mengawasi gerak-gerik setiap pejabat pemkot.
"Tentunya kita harus bersama-sama untuk memerangi tradisi pungli. Jadi, selain meminimalisir pungli juga kesadaran masyarakat turut membantunya," ungkapnya.
Memperkuat pernyataan Budi Leksono, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto mengungkapkan, selama ini memang pungli terjadi di lingkungan aparatur pemerintahan. Yang mana mereka seharusnya mengayomi masyarakat.
Ia mencontohkan, banyaknya temuan pungli di dunia pendidikan. Tetapi, lanjut dia, pungli tidak banyak di pendidikan, melainkan di segala sektor pemerintahan.
"Sebenarnya tradisi pungli tidak hanya di dunia pendidikan saja di mana-mana juga banyak. Misalkan di pembangunan, ekonomi. Apalagi terbitnya regulasi pemerintahan berasa di komisi lain yang membidangi melakukan pengawasan," terangnya.
Sementara dosen Unipra Surabaya, Siti Lailatus Sofiyah menyampaikan, sebenarnya masyarakat sekarang partisipasinya lebih tinggi dan memiliki keberanian melakukan pengawalan transformasi sosial bersama-sama.
"Kita akui bahwa tradisi pungli ini fenomena lazim masih terjadi di berbagai pelayanan masyarakat," terangnya.
Ia menambahkan, pungli merupakan tradisi atau penyakit suka kambuh seperti siklus sosial fenomena.
"Dalam konteks tradisi pungli pungli ini perlu adanya partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemerintah good government yakni transparansi dan kejujuran," tandasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi