ACEH TIMUR - Meski ditengah pandemi Covid-19 dan ancaman Resesi ekonomi di Indonesia, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tahap kedua untuk aparatur Gampong di Aceh Timur kembali digelar.
Acara akan digelar salah satu hotel di kabupaten setempat dengan menggunakan Anggaran Desa (DD) tahun 2020.
Muzakir, selaku Ketua Komunitas Advokasi dan Investigasi Nanggroe Aceh (KANA) mengkritik keras terhadap kebijakan yang diambil oleh para kepala desa di Aceh Timur itu.
Ia juga melontarkan pernyataan keras terhadap lembaga Asosiasi Aparatur Desa Seluruh Indonesia (APDESI ) cabang Aceh Timur agar tidak seperti 'Wanita Tunasuslia' dijalanan yang hanya mendapat sedikit keuntungan, sedangkan kenikmatan dimanfaatkan oleh oknum lainnya.
"Kita minta agar Apdesi jangan seperti 'wanita tunasusila' dijalanan, yang dapat keuntungan sedikit, sementara kenikmatan sebenarnya diambil oknum lain, itulah perumpamaan yang pantas kepada mereka dalam kondisi seperti ini," tutur Muzakir, Rabu (7/9/2020).
Muzakir menyampaikan, Bimtek tahap pertama yang diikuti puluhan desa disejumlah kecamatan di Aceh Timur telah selesai dilaksanakan pada akhir Agustus lalu. "Dan akan ada Bimtek tahap kedua yang akan digelar besok." katanya.
Bimtek ini menggunakan Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun berjalan, yang diplotkan bervariasi oleh para Keuchik (Kepala Desa) di Aceh Timur. Adapun lembaga yang menjadi Event Organizer (EO) ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA), salah satu lembaga asal Medan, Sumatera Utara.
Informasi yang diperoleh, lembaga yang menjadi EO dalam Bimtek aparatur desa di Aceh Timur tersebut tidak menyediakan pemateri yang berkompeten seperti yang telah ditunjuk oleh Kemendagri, namun pematerinya di isi oleh sejumlah pejabat di instansi lokal setempat.
"Sangat kita sayangkan kebijakan yang di ambil oleh para kepala desa ini, ditengah pandemi seperti ini acara Bintek akan berlanjut pada gelombang kedua, apalagi lembaga itu bukan lembaga yang direkomendasi oleh Kemendagri, dan mereka hanya sebagai panitia, sedangkan pemateri infonya di isi oleh orang-orang di instansi lokal di Aceh Timur," jelas Muzakir.
Muzakir juga mendesak kepada para pihak pendukung untuk menunda kegiatan Bimtek tersebut, karena masih banyak persoalan di tengah masyarakat yang belum teratasi di masa pandemi ini.
"Untuk di ketahui bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat bukan masalah sosialisasi bagi kepala desa dan perangkat desa akan tetapi keterbatasan ilmu di dalam masyarakat yang menjadi persoalan antara Keuchik dan masyarakat, ini persoalan serius," tegas Muzakir.
Ia juga meminta kepada oknum di lembaga APDESI maupun Forum Keuchik (Kepala Desa) Aceh Timur agar tidak menjual diri seperti "wanita tunasusila" karena disatu sisi mereka mengaku tidak mengetahui, namun disisi lain ikut berperan dalam kegiatan tersebut.
"Di satu sisi, Apdesi Aceh Timur tidak mengetahui kegiatan ini, namun sisi lain ikut berperan. Misalnya, asal ada sedikit keuntungan sudah mau, sedangkan yang menikmatinya adalah orang lain, begitulah kita ibaratkan," kritik Muzakir
Sementara itu, ketua APDESI Aceh Timur Samsuar, membantah tudingan yang disematkan kepada pihak lembaganya.
Menurutnya, APDESI Aceh Timur tidak terlibat sama sekali sebagai penyelenggara. Ia mengaku hanya diberitahu dan diundang dalam acara itu.
"APDESI tidak terlibat sebagai penyelenggara, kami hanya diberitahu dan diundang saja di acara pembukaan," ujar Samsuar.
Saat dikonfirmasi secara terpisah, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, Muhammad Daud mengatakan bahwa, pihaknya belum dapat informasi terkait adanya Bimtek lanjutan yang digelar di salah satu hotel itu.
"Terkait Bimtek lanjutan kami belum ada informasi," jawab Abi Daud sapaan akrab ketua DPRK Aceh Timur. [Zulkifli].
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gito Wahyudi |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi