TENGGALEK - DPRD Trenggalek Jawa Timur menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, Selasa (3/10/2020). Kunjungannya ke Trenggalek untuk mempelajari Peraturan Daerah (Perda) tentang kesetaraan gender.
Disambut anggota Komisi II DPRD Trenggalek Alwi Burhanuddin bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Kabag Hukum Pemkab, rapat tersebut menjabarkan tentang dasar hukum serta eksekusi Perda di lapangan.
"Kita menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Wonogiri untuk mendalami tentang Perda kesetaraan gender di Trenggalek," ungkap Alwi usai pimpin rapat.
Disampaikan Alwi, Kabupaten Trenggalek sendiri memang telah memiliki Perda nomor 10 tahun 2012, Perda tersebut tentang Perda pelindung perempuan dan anak.
Namun ada perubahan dasar hukum, dan saat ini Bupati telah mengajukan dua Perda lagi tentang Kabupaten layak anak dan persamaan gender.
"Kedua Perda ditargetkan rampung tahun ini, sedangkan saat ini masih dalam pembahasan di tingkat OPD pengusul," tuturnya.
Alwi juga menyampaikan bahwa dengan adanya Perda tersebut, memang telah dirasakan kegunaan atau output nya. Dalam prosesnya, kegunaan Perda tersebut seperti sebelum adanya Musrenbang harus ada musyawarah perempuan, disabilitas dan kelompok rentan (Musrenakeren) terlebih dahulu.
"Artinya kelompok perempuan, disabilitas dan rentan ini di suruh meminta anggaran dahulu sebelum anggaran diperuntukkan bagi lainnya," ucapnya.
Masih menurut Alwi, upaya menyetarakan gender ini memang terus digencarkan di seluruh Kabupaten. Mengingat hal itu sering digemakan oleh para aktivis sosial, kaum perempuan hingga para politikus Indonesia.
Karena kesadaran kaum perempuan akan kesetaraan gender semakin meningkat mengingat mereka terus menuntut hak yang sama dengan laki-laki.
Sementara itu, Siti Hardianti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri menerangkan, tujuan kedatangannya ke Trenggalek ini untuk melihat referensi dan belajar.
"Karena di daerah kami Perda kesetaraan gender ini belum ada, dasar hukum tentang kearus utamaan gender juga belum ada," katanya.
Siti juga menambahkan bahwa pihaknya bersama anggota lain telah banyak mencari referensi baik dari DPRD Trenggalek dan juga DPRD lainnya yang lebih dahulu telah menerapkan Perda itu.
Harapan kedepan dari kunjungan ini untuk menampung ilmu, jika sudah banyak masukan dan diimplementasikan ke masyarakat. Maka akan banyak sekali keikutsertaan perempuan, sehingga sektor apapun perempuan bisa masuk di dalamnya.
"Sementara ini di daerah kami masih dominan laki-laki, maka kita perlu adanya payung hukum," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi