BANDUNG, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk menuntaskan persoalan blind spot sekolah di seluruh daerah.
Dia mencontohkan, dari hasil kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan V, kota dan Kabupaten Sukabumi. Ternyata masih ada 15 kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK negeri. Menurutnya, hal tersebut jelas menghambat program pendidikan di daerah.
“Dari kunjungan ini, kami melihat bahwa efektivitas kegiatan belajar mengajar dari sarana dan pra sarana masih kurang. Soalnya ternyata dari KCD V ini, ada 15 kecamatan yang masih blind spot. Masih belum ada sekolah SMA dan SMK negeri. Berarti ada sekitar 109 desa yang tidak memiliki sekolah dan menjadi kabupaten paling banyak yang belum memiliki sekolah negeri,” ujar Siti di sela kunjungan, Selasa (23/2/2021).
Kendati demikian, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku sedikit bersyukur. Sebab dari hasil monitoring, KCD V cukup siap melakukan desentralisasi dalam pengelolaan anggaran. Sehingga diharapkan, dengan adanya swakelola anggaran tersebut dapat meningkatkan efektivitas pelaksaanaan program, demi memajukan pendidikan di daerah. Khususnya dalam mengatasi blind spot sekolah, yang kini masih menjadi kendala di Sukabumi.
“Alhamdulillah, untuk KCD V ini sudah memiliki bangunan yang representatif dalam menunjang program desentralisasi. Serta cukup siap untuk menjadi pusat pengelolaan SMA dan SMK di Sukabumi. Semoga saja, dengan diskusi dalam rangka mencari solusi ini. Meski di tengah pandemi, kita bisa memikirkan tambahan sekolah baru.
Kami dari Komisi V harapkan, dari KCD ini juga turut mempersiapkan perencanaan daerah mana yang harus ada sekolah. Disesuaikan dengan jumlah penduduk, akses untuk anak-anak dan lain-lain. Semoga ikhtiar ini bisa direalisasikan,” pungkasnya
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi