KABUPATEN MALANG - Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Abdul Qodir menyatakan ketidaksepakatannya terhadap pernyataan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang terkait persoalan pupuk.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Pertanian Kabupaten Malang sempat bernada terkesan menyalahkan petani tidak jujur, soal kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal itu ditengarai carut marut pemakaian Kartu Tani.
Menanggapi itu, pria yang akrab di sapa Cha Adeng ini mengatakan pernyataan Dinas Pertanian tersebut kurang tepat dan telah melukai perasaan kaum petani di Kabupaten Malang. Harusnya sejalan dengan visi misi Bupati Malang yakni Malang Makmur.
"Pernyataan Dinas Pertanian Kabupaten Malang itu, menandakan ketidakpahaman dia pada persoalan, artinya harus ada solusi-solusi kongkrit dimunculkan untuk menjawab persoalan petani tradisional. Karena kalau mau bicara petani tradisional, batasannya ada di sumber daya manusia (SDM), karena logikanya kalau petani punya SDM yang mumpuni maka dia menjadi Kadis Pertanian, bukan petaninya," kata Cha Adeng, saat ditemui di kantornya, Rabu (24/03/2021).
Cha Adeng menjelaskan, jika Dinas Pertanian menyalahkan petani, ketika diminta solusi terkait persoalan pertanian, dalam hal ini ketersediaan pupuk, artinya Budiar Anwar tidak cukup mampu menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malang.
"Masalah pupuk ini masalah lama, bahkan saat Pilkada 2020 kemaren pun pasangan SanDi (Sanusi-Didik) sempat diserang dengan isu pupuk ini, nah harusnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malang, saudara Budiar Anwar ini cukup peka dalam merealisasikan janji-janji kampanye bupati saat itu. Kalau tidak mampu, jangan malu-malu lah lempar handuk dan angkat bendera putih untuk tidak tetap disitu," ungkap pria yang juga menjabat Presiden Direktur Jaringan Satu Indonesia (JSI) ini.
Menurutnya, Budiar Anwar harusnya memiliki Blue Print tentang apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian kedepannya dan sangat konyol kesannya ketika persoalan kelangkaan pupuk yang ditanyakan oleh petani justru petani yang dituding tidak jujur dan sebagainya.
"Ingat loh, dia itu pelayan masyarakat dan petani adalah bosnya. Justru dengan membantu permasalahan petani maka karirnya di birokrasi akan terbantukan oleh petani," tegasnya.
Ia mengkritisi keras Kadis Pertanian agar dihadapan bupati jangan hanya bersifat Yes Man dan ABS (Asal Bapak Senang).
"Dia harus baca lagi itu UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, supaya dia paham, harus melakukan apa sebagai ASN yang berdinas dalam pemerintahan konkuren, serta meminta agar bupati perlu mengetahui kejadian ini," ungkapnya.
"Bupati harus mengetahui masalah ini, supaya yang bersangkutan di roasting, karena tindakan kepala dinas yang tidak simpatik akan menuai cemooh petani terhadap kepemimpinan pemerintahan Sanusi-Didik," tambahnya.
Cha Adeng menyarankan agar Kadis Budiar Anwar harus banyak bertemu rakyat dan tidak hanya berpikir mengejar prestasi yang sifatnya hanya selebrasi.
"Kalau bisa cium keringat petani, sapa mereka, kenali mereka, pahami kebutuhan mereka, jangan hanya mencium keringat kontraktor rekanan penyedia barang dan jasa dinas saja. Petani itu yang menghidupi hajat hidup orang banyak," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Damanhury Jab |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi