SUARA INDONESIA

RANPERDA APBD Perubahan Tahun 2021 Puncak Jaya Sah, Bupati Akui PON XX Papua Ada Kontribusi Daerah

Mustakim Ali - 28 October 2021 | 10:10 - Dibaca 1.22k kali
Pemerintahan RANPERDA APBD Perubahan Tahun 2021 Puncak Jaya Sah, Bupati Akui PON XX Papua Ada Kontribusi Daerah
Bupati Puncak Jaya pose bersama pimpinan instansi terkait usai rapat, Rabu (27/10/2021).

MULIA - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021 sudah sah setelah disetujui dalam sidang paripurna DPRD dalam Rapat Paripurna Penetapan & Penutupan Ranperda APBD-Perubahan berikut Ranperda Non-APBD Tahun 2021 Kabupaten Puncak Jaya, Rabu (27/10/2021).

Hadir dalam kegiatan itu Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, Kapolres Kompol Ridwan, Dandim 1714/PJ Letkol Inf. Rofi Irwansyah, Sekretaris Daerah Tumiran, Pejabat Eselon II dan III, Instansi Vertikal, Pimpinan Denominasi Gereja dan Masjid serta Pimpinan Ormas dilingkungan Pemda Puncak Jaya.

Dalam kegiatan tersebut hadir Anggota DPRD Puncak Jaya sebanyak 26 orang dari jumlah seharusnya 30 orang, dan jumlah tersebut sah dan memenuhi kuorum dan Rapat dilanjutkan.

Dalam sambutannya Bupati Dr.Yuni Wonda menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam Penetapan APBD Perubahan Tahun 2021 tersebut.

"Keterlambatan ini disebabkan adanya agenda besar di Tanah Papua berupa pelaksanaan PON XX Tahun 2021 yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2021 dan ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 oktober 2021,” Tutur Bupati.

Meski tidak menjadi tuan rumah dalam pagelaran PON baik secara langsung maupun menyediakan venue cabor, Bupati mengakui peran serta Kabupaten/Kota berkontribusi penuh secara tidak langsung dalam penyelenggaraan PON sangat signifikan.

Bupati mengungkapkan dihadapan sidang terhormat, hampir 2 Tahun APBD Puncak Jaya khususnya Dana Otsus ikut  diserap dalam PON XX PAPUA.

"Pemangkasan Otonomi Khusus sebesar Rp. 64.622.624.148,52 dari total anggaran Rp. 128.559.753.000. Setelah melakukan konsultasi dan koordinasi pada tim evaluasi Provinsi Papua," Jelasnya.

Secara spesifik, Bupati mengungkapkan tidak ada penambahan pasal pembiayaan baru.

“Untuk APBD-P kali ini kami tidak ada penambahan pagu baru atau sumber penerimaan yang baru, semua sesuai dengan yang kita ajukan. Meskipun penetapan ini agak lambat semua dapat berjalan dengan lancar,” Pungkasnya.

Bupati Dr.Yuni Wonda sedikit mengutarakan aspek penerimaan sedikit mengalami penurunan yakni, anggaran pendapatan yang semula Rp. 1.286.489.925.385,00 menjadi sebesar Rp. 1.263.186.068.385,00 atau berkurang sebesar Rp. 23.303.857.000,00 atau turun sebesar 1,81%. Bupati juga memaparkan target PAD masih tetap sebesar Rp. 40.842.161.852,00 dan tidak mengalami perubahan dari target awal.

"Dana Perimbangan semula dianggarkan Rp. 1.241.234.663.533,00 target ini mengalami penurunan sebesar Rp.23.303.857.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,88%. Belanja Daerah dalam Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Puncak Jaya tahun Anggaran 2021 yang semula dianggarkan sebesar Rp. 1.344.161.056.406,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 23.303.857.000,00 atau turun sebesar 1,56%,” ujarnya.

Adapun proyeksi Pembiayaan Daerah ditambahkan Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 59.671.131.021,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal pada Bank Papua.

Selepas pembacaan hasil sidang dari eksekutif, Ketua DPRD Zakaria Telenggen kemudian meminta tanggapan seluruh anggota DPRD yang hadir. Spontan dijawab dengan satu suara kata setuju, tanda Nota Keuangan Bupati diterima. Acara dilanjutkan penetapan sekaligus penutupan ditandai ketuk palu Ketua DPRD.

Menutup Pembacaan Nota Keuangannya, Bupati Yuni Wonda kembali menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD karena telah bekerja keras dan dapat merampungkan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan.

Selain itu Bupati Puncak Jaya juga mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI yakni Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

"Kendati banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi daerah, namun secara bertahap diawal pemerintahan kita bisa dapat opini WDP, dan kemudian untuk ketiga kalinya kita telah memperoleh WTP saat ini. Ini bukan hasil satu orang atau instansi saja tetapi peran serta kita semua baik TNI Polri, DPRD, Toga, Tokoh pemuda dan masyarakat dan semua elemen," ungkapnya.

Disela sambutannya, dirinya menambahkan bahwa pada hari Jumat nanti akan dilaksanakan Peletakan Batu Pertama pembangunan Klasis Yabuni di Distrik Yamo. Bupati berharap kehadiran anggota DPRD dan para undangan untuk ikut serta turun distrik sekaligus melihat hasil pembangunan disana.

Menutup statementnya, Bupati berharap semua pejabat eselon dan Kepala Distrik  disela kesibukan dapat menjadi agen pemersatu untuk tetap menjaga Keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat dari mencegah dari hal - hal yang berpotensi merusak kedamaian yang sudah terjaga di Puncak Jaya.

Selain itu Bupati mengapresiasi Kapolres dan Dandim 1714/PJ, Satgas dari berbagai kesatuan serta para tokoh agama yang ikut bersinergi menjaga Puncak Jaya Aman dan Damai.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Mustakim Ali
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV

Pemerintahan

View All
EDISI, 14 MARET 2024
14 March 2024 - 19:03
EDISI, 14 MARET 2024
EDISI, 12 FEBRUARI 2024
12 February 2024 - 17:02
EDISI, 12 FEBRUARI 2024
EDISI, 11 FEBRUARI 2024
11 February 2024 - 07:02
EDISI, 11 FEBRUARI 2024
EDISI, 09 JANUARI 2024
09 February 2024 - 17:02
EDISI, 09 JANUARI 2024
EDISI, 08 FEBRUARI 2024
08 February 2024 - 17:02
EDISI, 08 FEBRUARI 2024