Perjuangkan Kedaulatan Digital, Menkominfo: Indonesia Usung Empat Prinsip Utama Arus Data Lintas Batas Negara

Pemerintahan

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia berusaha memperjuangkan kedaulatan digital. Dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu Digital Economy Working Group (DEWG) terus mengupayakan reposisi negara berkaitan dengan arus data lintas batas negara.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan pemerintah mendorong empat prinsip utama yang meliputi keabsahan atau lawfullness, keadilan atau fairness, transparansi atau transparency, dan timbal balik atau reciprocity.

“Isu cross border data flow dan data free flow with trust terjadi dinamika pembahasan yang signifikan. Hal itu terjadi karena perbedaan pandangan antara kebutuhan tata kelola data antar negara yang mendorong diskusi tata kelola data secara praktis, dan negara yang memprioritaskan pembahasan di tataran konseptual dan fundamental,” jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/03/2022).

Menteri Johnny menyatakan pembahasan kedaulatan digital adalah fase ketiga di dalam perjuangan Indonesia. Menurutnya, fase pertama perjuangan Indonesia adalah dekolonialisasi untuk membebaskan bangsa dari koloni dan protektorat Barat. Sedangkan fase kedua dimulai saat perjuangan Indonesia untuk menjadi negara kepulauan. 

“Jutaan kilometer perairan wilayah kita menjadi bagian negara kesatuan kita melalui perjuangan tanpa senjata, tetapi perjuangan diplomasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, pada fase ketiga saat ini, Menkominfo menilai Indonesia telah masuk ke dalam perjuangan kedaulatan digital yang sangat penting dan menjadi perhatian bersama.

“Sehingga kita perlu mempersiapkannya secara benar dan melalui negosiasi dan pembicaraan antarlintas kepentingan, baik dalam negeri dan internasional antarbangsa, baik di antara penyelenggara negara maupun pelaku usaha di dunia,” jelasnya.

Menteri Johnny menjelaskan pembahasan mengenai arus data lintas negara dalam Presidensi G20 merupakan upaya Indonesia untuk melanjutkan pembahasan dalam Presidensi G20 sebelumnya.

“Pembahasan arus data lintas negara ini sudah dimulai pembahasan di Presidensi G20 di Jepang yang pertama, lalu yang kedua di Saudi Arabia, dan yang ketiga saat Presidensi G20 di Italia. Saat ini, Presidensi G20 Indonesia adalah pembahasan yang keempat dan kita harus bergerak maju dari tahap yang satu ke tahap yang lain,” tuturnya.

Menkominfo menyatakan usulan Indonesia dalam menegakkan empat prinsip tata kelola atau lintas negara mendorong dinamika dalam Forum G20. Menurutnya, ada beberapa negara dan lembaga internasional yang mendukung posisi Indonesia.

“Namun ada juga negara-negara dengan keras, sekali lagi dengan keras mementang prinsip yang diusulkan, terutama terkait reciprocity atau timbal balik. Nantinya, pembahasan lebih lanjut akan berlangsung pada rangkaian Digital Economy Working Group dengan agenda lengkap,” jelasnya.

Menteri Johnny menambahkan rangkaian kegiatan DEWG mengenai pembahasan arus data lintas batas negara akan menjadi agenda penting yang bermuara pada Deklarasi Menteri Digital dalam pertemuan pada tanggal 1 s.d 2 September 2022 mendatang. 

“Digital Minister Meeting itu (menghasilkan) Dekalarasi para Menteri Digital G20 dan sekaligus kita berharap sebagai masukan berharga untuk Leader Summit atau pertemuan antara pemimpin negara-negara G20 di bulan November nanti,” ungkapnya.

Sukseskan Agenda G20

Melalui Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah mengangkat tiga agenda prioritas yakni arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital dan transisi energi berkelanjutan. Pada agenda prioritas kedua, Kementerian Kominfo mengusung tiga isu prioritas melalui DEWG.

Menurut Menkominfo, DEWG merupakan working grup di bidang digital untuk pertama kalinya dilaksanakan di G20 Summit. Sebelumnya, DEWG sendiri dikenal sebagai Digital Economy Task Force (DETF). 

“Elevasinya dilakukan pada saat Presidensi G20 tahun lalu di Italia, sehingga DEWG adalah pertama kali dilakukan di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kominfo diberikan tugas sebagai pengampu DEWG,” jelasnya.

Selain sebagai pengampu DEWG untuk pembahasan antar negara terkait isu digital, Kementerian Kominfo juga melakukan streamlining pembahasan isu-isu digital, baik melalui lintas working group maupun lintas engagement group.

“Ada 12 working group dan 10 engagement group, maka pada rangkaian kegiatan DEWG kali ini Indonesia mengangkat tiga isu prioritas yakni konektivitas dan pemulihan paska pandemi Covid-19, kecakapan digital dan literasi digital, dan arus data lintas negara serta arus data secara terpercaya atau cross border data flow and data free flow with trust,” tutur Menteri Johnny.

Menkominfo menegaskan seluruh Anggota G20 dalam DEWG mendukung pembahasan tiga isu tersebut yang relevan dengan upaya pemulihan dunia dari pandemi Covid-19 secara lebih kuat melalui optimalisasi pemanfataan teknologi digital. 

“Karena kita sama-sama mengetahui bahwa tagline Presidensi G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger,” tandasnya.

Kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menkominfo menyatakan pelaksanaan G20 Summit yang diselenggarakan di bulan November 2022, Kementerian Kominfo juga menyiapkan G20 Digital Innovation Network dan Digital Transformation Expo. 

“Tentu kita berharap dan mari kita dukung bersama-sama dua kegiatan Presidensi G20 Indonesia nanti, yaitu G20 Digital Innovation Network dan Digital Transformation Expo,” ungkap Menteri Johnny.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi seluruh pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Kominfo. Selain itu, hadir Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Agung Suprio; Ketua Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana; dan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA