SITUBONDO - Komisi I dan IV DPRD Situbondo menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan, RSUD, Perwakilan Puskesmas, Kepala Desa, Camat dan OPD terkait membahas penanganan DBD dan stunting yang saat ini menjadi sorotan masyarakat, bertempat di lantai II Ruang Rapat Paripurna DPRD Situbondo, Rabu (1/3/2023).
Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Prianto mengatakan pada prinsipnya pada rapat gabungan antara Komisi I dan IV bersama Dinas Kesehatan, RSUD, Apdesi dan OPD terkait adalah untuk membahas dan mencari solusi terkait penanganan stunting.
"Jumlah stunting di Kabupaten Situbondo sejak bulan Agustus 2022 jumlahnya sangat signifikan yaitu berkisar 2.887 orang, tentunya ini perlu ada penanggulangan secara cepat dan serius," jelasnya.
Ia menambahkan, dari kesimpulan rakor tadi, kita bersama perwakilan Kepala Desa dalam hal ini diwakili pengurus Apdesi, Dinas Kesehatan, RSUD dan OPD terkait untuk menangani stunting secara cepat ini ditangani oleh masing Kepala Desa, karena yang lebih dekat bersama masyarakat itu adalah Pemerintahan Desa.
"Maka dari itu, hasil yang disepakati, semua Kepala desa di Situbondo harus mengetahui dan mempunyai data stunting yang akurat yang dapat dipertanggung jawabkan. Bahkan DPRD meminta agar secepatnya Dinas Kesehatan Situbondo memberikan data stunting ke masing masing desa," tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, semua Kepala Desa sudah harus mulai action dan jangan menunggu proses anggaran yang masih belum turun atau belum pasti, tetapi sudah harus turun langsung kepada masyarakat di masing masing desanya untuk memberikan intervensi memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya balita yang memiliki gizi buruk bahkan stunting.
"Jangan menunggu banyak rapat, menunggu anggaran dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat untuk menanggulangi stunting. Kalau ini yang diharapkan tentu penanganan stunting ini pasti akan terlambat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, dari hasil rapat koordinasi, tadi berkomitmen bersama antara DPRD dan Dinas Kesehatan, RSUD, Camat Pengurus Apdesi dan OPD terkait agar segera action jangan menunggu dan mengulur-ulur waktu.
Karena, kata dia, faktor utama dari stunting ini adalah kurangnya pemberian protein seperti telur, daging, ayam, ikan, dan lain sebagainya.
"Kami meminta kepada Kepala Desa, dari data yang yang diberikan Dinas Kesehatan ini agar segera didatangi oleh Kepala Dusunnya masing masing Desa untuk ditanyakan apakah mereka sudah memberikan asupan makanan hewani 4 sehat 5 sempurna," katanya.
Pihaknya juga mengajak Dinas Kesehatan dan OPD terkait dan juga pemerintahan paling bawah seperti RT dan RW juga Desa, ini bisa berperan aktif dalam penanganan stunting.
Walaupun menurutnya anggaran dari pemerintah ini masih belum ada, tetapi paling tidak dalam penanganan stunting ini juga ada swadaya dari masyarakat murni dalam memenuhi gizi masyarakat.
Ia menyebut, anggaran untuk stunting sudah ada intervensi dari Pemerintah Pusat dengan memberikan makanan yang layak selama 3 bulan dan anggaran ini langsung turun ke masing-masing Puskesmas.
"Tentu kami tadi meminta jangan menunggu anggaran ini. Karena bisa saja anggarannya tertunda sehingga stunting yang ada di masing masing desa tidak bisa ditangani, padahal anak ini sudah butuh gizi dan lain lain," pungkas Politisi Demokrat, Hadi Prianto.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi