CILACAP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2024, Senin (13/3/2023).
Pelaksanaan Musrenbang di Gedung Aula Diklat Praja dibuka Pj. Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar.
Adapun sejumlah program kerja yang dibahas dalam Musrenbang dan menjadi prioritas pembangunan Pemkab Cilacap tahun 2024 diantaranya peningkatan infrastruktur berkualitas hingga pengentasan kemiskinan.
"Ada program prioritas pertama masalah kemiskinan lalu pengangguran. Kalau kita bicara dua hal ini, tentu berkaitan dengan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun sosial dan sambungannya yaitu pendidikan serta kesehatan. Kemudian bagaimana cara mengintervensi persoalan itu dan perlu pentahapan," ungkap Pj. Bupati Cilacap, Yunita kepada wartawan.
Lebih lanjut, kata dia, berkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk pentahapannya di tahun 2023 hingga 2026. Selanjutnya disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kemudian direnja.
Sementara, perihal peningkatan infrastruktur di wilayah Kabupaten Cilacap, disampaikan Yunita, membutuhkan anggaran sebesar Rp 880 miliar.
"Itu kalau semua jalan kabupaten mau terlihat mulus. Bisa dirigid beton atau dihotmix. Dan pentahapannya akan kelihatan kalau databasenya jelas. Termasuk hal-hal lain yang sifatnya fisik," ucapnya.
Ia menyebut, infrastruktur tidak hanya jalan saja, namun ada irigasi, dreinase dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Ini juga kita harus pastikan. Intinya ketika pemerintah pusat memberikan anggaran kepada daerah, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Kalau semua punya database yang baik, jadi tau cara mengintervensinya agar semua berjalan dengan baik dan tentunya tepat sasaran," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat mengatakan, melalui Musrenbang ini, arah pembangunan Cilacap benar-benar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Yakni yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat Cilacap secara merata dan berkelanjutan," ujar Taufik.
Ia juga menyampaikan, target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun dalam RKPD ini harus menunjang kegiatan Kabupaten.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi