SUARA INDONESIA

Paripurna DPRD Jombang, Bahas Raperda  Pertanggungjawaban Bupati Terkait Pelaksanaan APBD 2022

Gono Dwi Santoso - 15 June 2023 | 18:06 - Dibaca 899 kali
Pemerintahan Paripurna DPRD Jombang, Bahas Raperda  Pertanggungjawaban Bupati Terkait Pelaksanaan APBD 2022
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (15/06/2023). Foto (Gono Dwi Santoso/ Suara Indonesia.co.id)

JOMBANG, Suaraindonesia.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Jombang bersama Pemkab Jombang mulai membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022.

Dalam pembahasan tersebut sudah memasuki agenda paripurna nota penjelasan Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab yang dilakukan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jombang, Kamis (15/06/2023).

Dalam agenda rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi yang di hadiri oleh Bupati Jombang Hj  Munjidah Wahab serta jajaran Forkopimda, seluruh anggota DPRD serta kepala OPD di Lingkup Pemkab Jombang.

Dalam penyampaiannya, Munjidah Wahab mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kabupaten Jombang tahun anggaran 2022 yang berbasis akrual.

"Alhamdullilah Pemkab Jombang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke sepuluh,” terangnya pada saat penyampaian Nota Bupati  Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 di Gedung DPRD Jombang.

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab mengatakan, hal ini tentu tidak lepas dari kerja keras legislatif, eksekutif dan semua pihak yang terkait di dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan APBD.

"Kami mengucapkan terimakasih atas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD sehingga kegiatan APBD terkawal dengan baik dan menghasilkan ragam penghargaan seperti opini WTP,” pungkasnya.

Sementara dikonfirmasi setelah paripurna Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mengatakan, setelah audit BPK dan meraih opini WTP ditindaklanjuti pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah.

"Agenda ini merupakan agenda tahun yang harus dilaksanakan,” katanya.

Mas'ud menambahkan, saat ini masih dilakukan paripurna penyampaian nota. Kemudian akan dilanjutkan dengan paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi.

"Setelah itu jawaban Bupati dan pandangan akhir fraksi. Jadi pembahasan ini masih panjang,” pungkasnya. (Adv)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Gono Dwi Santoso
Editor : Satria Galih Saputra

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Pemerintahan

View All
EDISI, 14 NOVEMBER 2024
14 November 2024 - 06:11
EDISI, 14 NOVEMBER 2024
EDISI, 13 NOVEMBER 2024
13 November 2024 - 06:11
EDISI, 13 NOVEMBER 2024
EDISI, 22 OKTOBER 2024
22 October 2024 - 06:10
EDISI, 22 OKTOBER 2024
EDISI, 10 OKTOBER 2024
10 October 2024 - 18:10
EDISI, 10 OKTOBER 2024
EDISI, 08 OKTOBER 2024
08 October 2024 - 05:10
EDISI, 08 OKTOBER 2024