SURABAYA - Sistem sekolah zonasi nampak sepintas menjadi terobosan yang baik. Namun, dari semua kebijakan tentu ada plus minus tersendiri.
Sistem penerimaan siswa sesuai dengan tempat tinggal ini masih saja dikeluhkan beberapa wali murid.
Seperti unek-unek Ketua RT 8/RW 8 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Warsito mengungkap, banyak orang tua atau wali murid di tempatnya mengeluh karena sulitnya masuk sekolah negeri yang dituju.
Ia menjelaskan, sekolah di sekitar tempatnya ada SMPN 52, namun jaraknya sekitar satu kilometer. Sedangkan siswa diterima di sistem zonasi mayoritas warga yang jaraknya lebih dekat dari sekolah tersebut.
"Tapi saat pendaftaran mereka tergeser oleh siswa lain yang lokasinya lebih dekat dengan SMPN tersebut," ungkapnya, Senin (6/3/2023).
Makanya, kata Warsito, menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini saya kerap 'ditabrak' oleh warga atau wali murid. Mereka mengeluh banyak anak-anak Wonorejo tidak tercover zona pada saat PPDB.
Ia mengatakan, kebijakan baru yang menitikberatkan jarak sebagai penentu penerimaan siswa sangatlah merugikan bagi warga seperti mereka yang tinggal jauh dari keberadaan SMPN.
"Lebih baik seperti dulu, penerimaan berdasarkan nilai. Jadi ada acuan sekolah yang dituju disesuaikan dengan capaian nilai ujian anak. Kalau berdasarkan jarak seperti sekarang ini sulit mempertimbangkan peluangnya," jelasnya.
Secara terpisah, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto menyampaikan, jumlah sekolah negeri di beberapa tempat memang belum sepenuhnya berimbang.
"Ya, tanah BTKD yang kosong boleh dimanfaatkan untuk itu. Saya juga akan mendukung upaya-upaya untuk pengusulan pembangunan sekolah tersebut," bebernya.
Ia juga berharap, warga setempat bisa mengusulkan pengajuan pembangunan sekolah melalui forum Musrenbang. "Tapi kalau kemudian mengusulkan lewat DPRD nanti akan dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD," tuturnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi